Suara.com - Beredar pesan WhatsApp disertai narasi yang menyebutkan Pemerintah Indonesia lebih peduli terhadap penderitaan rakyat Tiongkok dibandingkan rakyat NKRI.
Pesan tersebut beredar disertai dengan sebuah artikel berjudul 'Pemerintah Pusat Kirim Bantuan Rp 224 Miliar Untuk Tangani Banjir di Cina Tengah'.
Sementara itu narasi dalam pesan tersebut mengklaim pemerintahan Jokowi tidak peduli dengan rakyat Indonesia.
Pemerintahan Jokowi dinilai lebih peduli dengan Republik Rakyat Tiongkok.
Baca Juga: CEK FAKTA: Dua Sejoli Lakukan Hal Tak Senonoh di Masjid Usai Salat Idul Adha, Benarkah?
Berikut narasi pesan tersebut.
"Betapa amat sangat pedulinya pemerintahan Jokowi terhadap penderitaan rakyat RRT. Padahal, ada jutaan rakyat NKRI yang nggak kebagian bansos dan terancam mati kelaparan."
Lantas, benarkah klaim tersebut?
PENJELASAN
Berdasarkan penelusuran Turnbackhoax.id--jaringan Suara.com, klaim yang menyebutkan Pemerintahan Jokowi memberikan bantuan Rp 224 miliar untuk China adalah klaim yang salah.
Baca Juga: CEK FAKTA: Benarkah 'Kita Dibodohkan dan Dimiskinkan oleh Sistem Selama PPKM'?
Artikel tersebut merupakan milik Tempo.co dengan judul yang sama dan tayang pada 23 Juli 2021.
Isi artikel tersebut menjelaskan tentang sejumlah wilayah di China yang mengalami bencana banjir dan menelan banyak korban jiwa.
Sementara itu, pemerintah Indonesia tidak mengirimkan bantuan sebesar Rp 224 miliar.
Dalam artikel tersebut yang dimaksud adalah Kementerian Keuangan China yang mengalokaikan 100 juta yuan (Rp 224 miliar) bantuan bencana untuk Provinsi Henan akibat hujan lebat dan banjir.
Pemerintah pusat yang dimaksudkan dalam artikel tersebut ialah pemerintah pusat China.
KESIMPULAN
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan klaim yang menyebut Pemerintah Jokowi memberikan bantuan Rp 224 miliar untuk China adalah klaim yang keliru.
Dalam artikel bukanlah pemerintah pusat Indonesia melainkan Kementerian Keuangan China yang mengalokasikan 100 juta yuan atau Rp 224 miliar.
Klaim dalam pesan WhatsApp tersebut termasuk klaim yang menyesatkan.