Infografis
Suara.com - Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi) terus mendukung program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK PK). Salah satunya melalui kegiatan “Pembekalan Pelaksanaan Pendampingan SMK PK oleh Perguruan Tinggi (PT)” yang dilakukan secara daring, Jumat, (23/7/2021).
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi), Wikan Sakarinto, berharap ke depan, baik SMK maupun calon pendamping perguruan tinggi dapat saling berbagi informasi serta terus meningkatkan komunikasi.
“Mitra SMK dan PT bisa saling bertukar. Kalau SMK memiliki hasil produksi, maka dapat dipakai ataupun dibeli oleh PT, atau sebaliknya,” tuturnya.
Wikan mencontohkan praktik yang dilakukan SMK Warga, Solo. SMK tersebut mempunyai produk mesin CNC, yang nantinya dipakai oleh perguruan tinggi pendamping.
Baca Juga: HAN 2021, Kemendikbudristek Selenggarakan Panggung Anak Indonesia Merdeka
Demikan juga SMK yang memiliki jurusan fashion yang produknya dapat dibeli atau dipakai langsung oleh para civitas akademika perguruan tinggi pendampingnya.
“Jadi bisa saling mengisi dan membeli produk sendiri, sehingga ini bisa menjadi platform ‘subur’ yang ‘menghijaukan’ pasar/serapan teaching factory,” jelasnya.
Program SMK PK resmi berjalan pada tahun ajaran baru 2021-2022. Menurutnya, kehadiran SMK PK adalah upaya mewujudkan link and match agar berjalan lebih masif antara SMK, PT vokasi, dan industri.
Langkah ini diharapkan akan berdampak pada makin banyaknya lulusan SMK yang melanjutkan studi ke PT, lebih banyak SMK D2 fast track, serta meningkatnya kolaborasi teaching factory di SMK dan perguruan tinggi.
Selain itu, teaching factory perguruan tinggi juga dapat menjadi peluang magang bagi siswa SMK. Semakin banyak dosen perguruan tinggi yang mengajar di SMK, akan meningkatkan pengimbasan mitra industri di perguruan tinggi ke SMK.
Baca Juga: Kemendikbudristek Luncurkan Program Beasiswa Magang dan Studi Independen Bersertifikat
Adanya kolaborasi yang menghasilkan sertifikasi, Program Kampus Merdeka dapat dipahami juga oleh SMK, serta adanya saling membeli produk yang dihasilkan SMK maupun perguruan tinggi.
Soal proses pembelajaran yang mendukung konsep link and match, tak lepas dari implementasi paket 8+i yang bukan sekadar perjanjian kerja sama. Seluruh program mengarah pada penyelarasan kurikulum satuan pendidikan vokasi dengan industri, pengembangan soft skills dengan project base learning, guru tamu dari industri mengajar di satuan pendidikan vokasi dengan ketentuan minimal 50 jam per semester per program studi (prodi).
Berikutnya, magang minimal satu semester, penerbitan sertifikasi kompetensi, pendidikan dan pelatihan pengajar pendidikan vokasi di industri, riset terapan yang menghasilkan produk untuk masyarakat, serta komitmen serapan lulusan oleh dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA). Adapun “+i” merupakan bantuan, baik beasiswa maupun ikatan dinas yang diberikan oleh DUDIKA.
Wikan berharap, perguruan tinggi vokasi dapat menjadi pendamping SMK guna memberikan rekomendasi dan masukan terkait peningkatan kualitas sekolah.
“Ke depan, apabila ‘kakak-adik’ ini bersatu, nantinya bisa dikembangkan SMK D2 fast track semakin baik lagi,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Wikan juga turut berdialog dengan para kepala SMK maupun perguruan tinggi pendamping.
“Ini memang diperlukan ide-ide fresh SMK dan perguruan tinggi untuk kebutuhan dunia kerja dan juga wirausaha supaya dapat berjalan selaras,” tegasnya.
Menurutnya, agar SMK dan perguruan tinggi saling menguatkan. Tentunya, perguruan tinggi pendamping terlebih dahulu harus mengenal karakter SMK PK. SMK yang dibina kata Wikan, adalah sekolah pilihan yang sudah siap berubah untuk menjadi SMK PK.
“Harus diketahui dulu karakter SMK seperti apa, mungkin sudah sangat progresif. Caranya adalah dengan pendampingan komunikasi. Makanya, kami memilih perguruan tinggi yang mempunyai pengalaman link and match. Tidak hanya mengecek, tapi menjadi kakak pendamping,” ungkapnya.
Program SMK PK didukung oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Mitras DUDI) beserta tujuh balai besar di bawah naungan Ditjen Diksi.
“Balai besar ini yang menyediakan menu-menu pelatihan. Misalnya pelatihan untuk menjadi kepala sekolah CEO dan pelatihan bagi guru-guru SMK yang bersifat kompetensi produktif, seperti pemrograman, mesin, dan hospitality,” jelas Wikan.
Ditambahkan Direktur SMK, M. Bakrun, SMK yang memiliki masa pendidikan empat tahun dapat terus berjalan, yakni untuk kelas 11 dan 12. Adapun untuk kelas 10 akan mengikuti kurikulum baru yang disusun untuk 3 tahun.
Senada dengan Wikan, Bakrun juga mendorong SMK memperbanyak program D2 fast track.
“Tidak harus menggandeng perusahaan besar, tapi yang berhubungan dengan pekerjaan. Misalnya tidak harus rumah sakit, tapi bisa poliklinik,” ujarnya seraya berharap kolaborasi dalam memajukan anak bangsa dapat terus digalang semua pihak secara berkelanjutan.
