Infografis
Suara.com - Fraksi Partai Nasdem menyatakan menolak pemberian fasilitas hotel berbintang untuk isolasi mandiri anggota DPR yang terpapar Covid-19. Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR, Ahmad Ali mengatakan, kebijakan Sekretariat Jenderal DPR mengenai fasilitas isoman berlebihan.
Kata Ali, saat ini tidak sedikit masyarakat bawah yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan. Sehingga menurut dia fasilitas isoman di hotel berbintang sebaiknya diperuntukan untuk rakyat.
"Akan lebih tepat jika fasilitas tersebut dialokasikan untuk kalangan rakyat bawah," kata Ali kepada wartawan, Kamis (29/7/2021).
Menurut dia, bagi Fraksi Nasdem kepercayaan publik terhadap DPR harus dijaga. DPR dikatakan Ali harus memberikan kesan untuk tidak berjarak dengan kepentingan rakyat sekaligus berempati terhadap situasi yang tengah terjadi.
Baca Juga: Anggota DPR Difasilitasi Hotel Buat Isoman, Inul Daratista Mencak-mencak
"Fraksi Partai Nasdem mengajak semua pihak untuk berempati terhadap mereka yang penuh keterbatasan di tengah kondisi pandemi saat ini. Nasdem memandang, para anggota dewan bisa mengurus dirinya sendiri beserta keluarga untuk membiayai sendiri isolasi mandiri," imbuh Ali.
Minta Dibatalkan
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menilai keputusan Sekretariat Jenderal DPR memberikan fasiltas hotel untuk isolasi mandiri anggota Dewan tidak tepat. Ia menyarankan keputusan itu dibatalkan.
"Saya kira ini tidak tepat dan kami berharap ini dibatalkan," kata Yandri kepada wartawan, Rabu (28/7/2021).
Menurut Yandri anggaran DPR yang dilakukan untuk refocusing penanganan Covid-19 sebaiknya diperuntukkan untuk kebutuhan penanganan pandemi rakyat, seperti pengadaan obat-obatan atau pengadaan sembako, serta bantuan lain yang sifatnya langsung ke masyarakat.
Baca Juga: Dipuji! Krisdayanti Anggap Buang-buang Anggaran Fasilitasi Anggota DPR Positif Covid-19
Yandri mengatakan sebagai anggota DPR tentu saja para Dewan mampu untuk mengurus diri sendiri terkait isolasi mandiri. Sehingga tidak perlu lagi difasilitasi, apalagi menggunakan sumber pendanaan dari negara.
"Jadi kalau untuk anggota Dewan saya kira mereka-mereka atau kami-kami sudah mampu untuk mengurus diri sendiri dan tidak perlu difasilitasi oleh negara. Karena hari ini yang paling dibutuhkan adalah bagaimana kita membantu rakyat yang sedang kesusahan. Jadi kami usul supaya program hotel untuk isoman para anggota DPR itu dibatalkan," pungkas Yandri.
Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR Fraksi PPP, Anas Thahir menilai pemberian fasilitas khusus untuk isolasi mandiri atau isoman di hotel berbintang oleh Setjen DPR kepada anggota Dewan dapat menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.
Sebab kata dia sebagai warga negara, seharusnya anggota DPR pun harus merasakan fasilitas serupa dengan rakyat. Bukan justru diberi kekhususan.
"Saya nilai kontra produktif dan bisa menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Karena pada dasarnya semua warga harus memiliki akses yang sama pada fasilitas kesehatan," kata Anas kepada wartawan, Rabu (28/7/2021).
Menurut Anas, anggota DPR yang positif Covid-19 masih bisa menggunakan fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA). Ia berujar RJA cukup representatif untuk tempat isoman karena tidak kontak langsung dengan masyarakat. Di sisi lain RJA memiliki halaman yang cukup luas untuk aktivitas di ruangan tanpa berinteraksi langsung dengan orang lain.
Dengan begitu, alokasi anggaran untuk keperluan isoman dengan fasilitas hotel berbintang dapat dialihkan untuk hal lain. Semisal kata Anas untuk kebutuhan masyarakat terdampak pandemi.
"Anggaran yang diperuntukkan sewa hotel berbintang lebih baik dialihkan untuk keperluan yang lebih penting, yang menyentuh langsung terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak Covid. Kondisi anggaran negara sedang tidak baik, tidak perlu DPR membebani anggaran negara hanya untuk fasilitas isoman," kata Anas.
Sumber Pendanaan
Sekretariat Jenderal DPR bekerja sama dengan beberapa hotel bintang tiga di Jakarta kini menyediakan fasilitas isoman mandiri bagi anggota DPR. Lalu berapa anggaran yang disediakan untuk memberikan fasilitas kelas bintang tiga untuk anggota Dewan yang isoman?
Menanggapi pertanyaan itu, Sekjen DPR Indra Iskandar tidak menjawab rinci berapa kisaran anggaran yang disediakan untuk fasilitas isoman di beberapa hotel di Jakarta. Ia hanya menjelaslan bahwa anggran itu merupakan anggaran konigensi bukan anggaran yang diprogramkan.
"Jadi anggaran Covid ini anggaran kontigensi, bukan yang diprogramkan," kata Indra kepada wartawan, Selasa (27/7/2021).
Adapun sumber anggaran fasilitas isoman, dikatakan Indra berasal dari penggeseran anggaran yang sebelumnya sudah dialokasikan untuk hal lain. Seperti anggaran perjalanan dinas luar negeri yang kini digeser lantaran tidak terpakai.
"Kami menggeser dari anggaran perjalanan luar negeri yang nggak terpakai, dari kegiatan narasumber yang nggak boleh lagi sekarang. Jadi kami menggeser-geser dari dana-dana itu. Sifatnya kontigensi, nggak dianggarkan secara utuh tapi kalau dibutuhkan kami revisi. Anggaran Covid kan sekarang ada di setiap kementerian," ujar Indra.
