Infografis
Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk dapat meningkatkan realisasi belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga 50 persen. Itu dipintanya karena realisasi belanja Kabupaten Indramayu per 27 Juli 2021 masih berada pada angka 32,90 persen.
“Saya minta juga realisasi belanja pemerintah yang 32 atau 33 persen kalau bisa dinaikkan di atas 40-an persen, (hingga) 50 persen,” kata Tito saat memberikan keterangan pers usai melakukan Rapat Koodinasi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Indramayu, Rabu (28/7/2021).
Alasan Tito menyampaikan permintaan itu dikarenakan realisasi anggaran tersebut bakal berdampak pada peredaran uang di masyarakat. Hal tersebut juga bakal menstimulus pihak swasta dan pemerintah yang diharapkan dapat memperkuat daya beli masyarakat.
“Ada uang yang beredar, sehingga ekonomi masih bisa survive,” ujarnya.
Baca Juga: Hindari Gesekan, TNI-Polri dan Satpol PP Wajib Patuhi SOP Selama Awasi Dine In 20 Menit
Selain itu, Tito juga meminta agar realisasi anggaran belanja bantuan sosial (Bansos) penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Indramayu bisa ditingkatkan.
Tito menyebutkan kalau Kabupaten Indramayu telah menyalurkan bansos dari berbagai sumber, seperti pemerintah pusat, APBD, Belanja Tidak Terduga (BTT), APBDes, serta hasil dari penggalangan aksi solidaritas ASN Kabupaten Indramayu.
Ia meminta agar sikap gotong-royong seperti yang dilakukan ASN tersebut dapat diperkuat.
Lebih lanjut, mantan Kapolri tersebut juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas penyaluran anggaran insetif bagi tenaga kesehatan yang sudah dibayarkan untuk periode Mei.
Sedangkan untuk Juni serta Juli tengah dihitung untuk disalurkan.
“Saya berterima kasih untuk insentif tenaga kesehatan yang menjadi atensi Bapak Presiden,” ucapnya.
Baca Juga: Pemerintah Bolehkan Kegiatan Olahraga di PPKM Level 4 Non Jawa-Bali, Begini Syaratnya
Dalam kesempatan yang sama, Tito juga meminta agar Bupati Indramayu dapat membangun koordinasi perihal konsolidasi keuangan dengan perangkat internal pemerintahan seperti Sekretaris Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
