Infografis
Suara.com - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas hukuman terdakwa Djoko Sugiarto Tjandra menjadi 3 tahun 6 bulan. Menanggapi itu, Komisi Yudisial bakal mengkaji putusan tersebut.
Juru bicara KY, Miko Ginting mengatakan bahwa pihaknya sangat menaruh perhatian terhadap putusan tersebut dan putusan lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan akan pentingnya sensitivitas keadilan bagi masyarakat.
Terlebih menurutnya putusan sangat erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat terhadap kehormatan hakim dan integritas pengadilan.
"Untuk itu, KY sesuai kewenangannya dalam melakukan anotasi terhadap putusan akan melakukan kajian atas putusan pengadilan," kata Miko dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/7/2021).
Studi ilmiah terhadap produk hukum tersebut juga akan diperkuat melalui kajian dari berbagai elemen masyarakat, baik akademisi, peneliti serta organisasi masyarakat sipil.
Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberikan diskon hukuman tiga tahun enam bulan penjara terhadap terdakwa Djoko Sugiarto Tjandra. Vonis tersebut lebih rendah dari putusan tingkat pertama Djoko 4,5 tahun penjara.
Diketahui, Djoko Tjandra telah mengajukan banding atas putusan ditingkat pertama. Ia dijerat dalam perkara suap untuk mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) terkait statusnya dalam kasus cassie bank Bali dan kasus suap penghapusan red notice dan penghapusan DPO.
"Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp 100 juta," dikutip dari situs Mahkamah Agung (MA), Rabu (28/7).
Lebih lanjut, bila denda Rp 100 juta tidak dibayar oleh terdakwa Djoko, maka akan digantikan hukuman penjara selama enam bulan.
Baca Juga: Belum Ajukan Kasasi, Publik Curiga Kejagung Memang Ingin Hukuman Pinangki Didiskon
Dalam putusan banding itu, dipimpin oleh majelis hakim Muhammad Yusuf dan Hakim Anggota Singgih Budi Prakoso, Haryono, Rusydi, dan Renny Halida Ilham Malik.
