Pelajar-Mahasiswa Kehilangan Pendidikan Saat Pandemi, FMN Tuntut Pemerintah Beri Jaminan

Rabu, 28 Juli 2021 | 11:01 WIB
Pelajar-Mahasiswa Kehilangan Pendidikan Saat Pandemi, FMN Tuntut Pemerintah Beri Jaminan
Ilustrasi Ruangan Kuliah
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - PP Front Mahasiswa Nasional (FMN) menyatakan, kondisi para mahasiswa yang terus kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan berkualitas di tengah pandemi Covid-19. Meski terdapat alternatifnya yakni kuliah secara online, pada kenyataannya hal tersebut hanya menjadi formalitas yang menghilangkan fungsi pendidikannya itu sendiri.

Ketua Umum PP FMN Symphati Dimas Rafi'i mengatakan, pelajar dan mahasiswa menjadi korban dari gagalnya pemerintah melakukan penanganan pandemi Covid-19. Perkuliahan tatap muka yang masih menjadi wacana, membuat mahasiswa seolah sudah putus kuliah.

"Proses belajar hanya menjadi formalitas, menggugurkan tanggung jawab, memenuhi absensi. Sementara sebagian besar fungsi pendidikan dan institusinya hilang, tidak ada sosialisasi, diskusi, forum, ruang kreatif, dan berbagai pertemuan lainnya yang sebelumnya lebih banyak melahirkan gagasan, pengetahuan, hingga praktik baru di kalangan mahasiswa," kata Symphati dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Suara.com, Rabu (28/7/2021).

Symphati kemudian menilai kalau kebijakan penanganan pandemi Covid-19 yang serampangan dan tidak ilmiah justru menambah beban bagi mahasiswa dan pelajar pada umumnya. Setidaknya sebanyak 92 persen pelajar dan mahasiswa mengalami kesulitan dalam menjalankan pembelajaran online.

Mulai dari masalah tambahan beban biaya karena harus membeli alat belajar seperti gawai atau laptop, bertambahnya pengeluaran untuk kuota internet dengan rata-rata Rp 82 ribu per bulan, gangguan sinyal, hingga kapasitas yang rendah untuk menggunakan berbagai aplikasi.

Keadaan makin diperburuk ketika mahasiswa tetap dipaksa untuk membayar uang kuliah tunggal (UKT) setiap semesternya, tanpa ada potongan, keringanan apalagi digratiskan.

"Di saat mayoritas fasilitas kampus tidak digunakan, akses mahasiswa ditutup, tetapi tetap diperas dengan biaya yang tinggi," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah melalui kampus menggunakan periode pandemi untuk memperbesar komersialisasi pendidikan. Sementara itu nasib mahasiswa dibiarkan untuk berjuang sendiri di rumah, tidak ada jaminan kehidupan, seperti pangan, gizi, dan kesehatan bagi mahasiswa.

Lebih lanjut, ia juga menganggap kalau PPKM memperkuat sistem pendidikan Indonesia yang tidak ilmiah dan tidak demokratis.

Baca Juga: Mahasiswa Undip Berikan Edukasi Aktivitas Isoman Covid-19

"Pendidikan dimasukan ke keranjang sampah, bukannya mendorong intensifikasi riset, kajian, dan penelitian untuk mempercepat penanganan Covid-19, namun pemerintah justru puas dan bangga karena berhasil menjadi salah satu negara pembeli alat Kesehatan, obat-obatan dan vaksin," tegasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI