Infografis
Suara.com - Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi meminta aparat baik Satpol PP serta TNI dan Polri tidak berperilaku diskriminatif dalam mengawasi ketentuan aturan PPKM Level 4. Termasuk menyoal pembatasan waktu 20 menit untuk pengunjung makan di tempat.
"Hal yang perlu jadi catatan adalah pengawasan dan penegakan aturan PPKM ini tidak boleh diskriminatif atau tebang pilih," kata Nurhadi kepada wartawan, Selasa (27/7/2021).
Nurhadi sendiri setuju dengan melibatkan aparat dalam mengawasi aturan makan di tempat. Hanya saja catatan-catatan tertentu perlu diperhatikan aparat, semisal tidak main gertak dan angkut terhadap pelaku usaha yang kedapatan melanggar.
"Semua harus diperlakukan sama dan adil serta dilakukan dengan cara-cara humanis, persuasif dan presisi serta tidak main gertak dan asal angkut," ujar Nurhadi.
Anggota Komisi III DPR Habiburokhman sebelumnya juga meminta hal serupa. Ia mengaku sepakat dengan pelibatan TNI-Polri dalam mengawasi jalannya aturan makan di tempat atau dine in maksimal 20 menit. Namun ia mengingatkan agar pengawasan dilakukan secara persuasif bukan represif.
TNI-Polri harus menjalankan fungsi pengawasannya secara edukatif berupa mengingatkan pedagang atau pemilik usaha terkait ketentuan PPKM Level 4 menyoal dine in dan pembatasan jumlah pengunjuk.
"Bukan dalam konteks represif dan menindak. Keterlibatan aparat lebih merupakan fungsi edukatif dan persuasif untuk mengingatkan pemilik dan pelanggan warung," kata Habiburokhman.
Di sisi lain, Habiburokhman memandang bahwa hampir tidak mungkin aparat dikerahkan melakukan pengawasan dan penindakan. Secara teknis kata dia pengawasan tersebut akan sulit.
"Akan sangat sulit sekali dan bisa menimbulkan masalah baru," ujar Habiburokhman.
Baca Juga: 7 Tipe Karyawan yang Dapat Bansos BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021
Diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memahami, jika aturan makan di tempat makan berskala kecil seperti warung tegal (warteg) maksimal 20 menit dianggap lelucon bagi masyarakat. Namun, dia menekankan aturan serupa juga sudah diterapkan sebelumnya di negara lain.
