Suara.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan pihaknya sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos).
Pertama, Kementerian Sosial (Kemensos) akan memperbaiki kualitas data dengan mensinkronkan data yang ada di Kemensos dengan data kependudukan.
"Jadi kamu perbaiki kualitas data kami, agar lebih akuntabel. Yakni pertama, kami sinkronkan seluruh data di Kemsos. Kemudian kita memadankan dengan data kependudukan," ujarnya dalam jumpa pers, Senin (26/7/2021).
Kemudian kedua, yakni memperbaiki mekanisme metode penyaluran. Kata Risma, penyaluran bansos dalam bentuk transfer.
Baca Juga: Bansos BST Rp 600 Ribu Cair Juli 2021, Bagaimana Cara Pencairannya?
"Transfer uang ke bank dan kemudian warga bisa mengambil di bank," katanya.
Khusus untuk penyaluran dan pengadaan beras, akan dilakukan oleh Bulog. Sehingga, penyalurannya tidak melalui Kemensos untuk pengiriman kepada penerima manfaat (KPM)
"Pengadaan beras, dilakukan Bulog. Bulog langsung mengirim ke KPM. Seperti itu. Jadi tidak melalui Kemsos, tapi bulog langsung mengirim ke KPM," katanya.
Selanjutnya ketiga, pihaknya akan segera meluncurkan aplikasi untuk berbelanja.
Nantinya aplikasi tersebut akan diluncurkan pada 17 Agustus 2021
Baca Juga: Terdampak PPKM, 133.555 Pedagang akan Mendapatkan Bansos dari Pemprov Jateng
"Kita sudah siapkan software, kami dibantu BI, dan dengan pengawasan OJK. Dibantu juga teman-teman muda di fintech dan e-commerce untuk menggunakan aplikasi. Jadi nanti belanja bisa di mana saja, tidak hanya di e-warong tapi bisa di mana saja menggunakan fitur itu," kata mantan Wali Kota Surabaya ini.