Infografis
Suara.com - Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji menilai persoalan perubahan Statuta Universitas Indonesia menyoal aturan rangkap jabatan melalui PP Nomor 75 Tahun 2021, tidak bisa selesai hanya dengan pengunduran diri Rektor UI Ari Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama BRI.
Ia mengatakan pasca Ari mundur, hal yang menjadi persoalan ialah PP 75/2021 yang masih tetap berlaku, yang mana seorang rektor diperbolehkan merangkap jabatan.
"Jadi tadi sekali lagi poinnya bukan kemudian sekarang orangnya mundur kan begitu. Tapi proses sistem ini kan begitu. Sistem ini dan sekarang kan Statuta UI yang berjalan adalah PP 75 kan yang baru," kata Indra dalam diskusi daring, Minggu (25/7/2021).
Indra mempertanyakan urgensi dari perubahan Statuta UI melalui PP 75. Terlebih, kata dia, seharusnya perubahan kebijakan publik dibuat berdasarkan kajian akademis.
Bukan cuma itu, Indra menyoroti adanya perubahan aturan yang terjadi justru setelah adanya pelanggaaran oleh Ari. Ari diketahui merangkap jabatan terelbih dahulu baru setelahnya ada revisi aturan. Menurut Indra seharusnya peraturan lebih dulu yang dibuat.
"Nah ini kan problemnya adalah sudah melanggar dulu aturannya kemudian baru diubah kan gitu. Ini adalah sebuah contoh yang sangat buruk kalau kita bicara terutama dalam pendidikan moral pendidikan karakter, buat generasi penerus kita. Itu problem besarnya di sana," ujar Indra.
Batalkan PP 75/2021
Anggota Komisi X DPR Fraksi Gerindra, Himmatul Aliyah meminta pemerintah membatalkan PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI yang menggantikan PP Nomor 68 Tahun 2013. Menurutnya pembatalan harus dilakukan itu seiring dengan pengunduran Rektor UI Ari Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama BRI.
"Langkah pengunduran diri ini menjadi momentum untuk membatalkan PP Nomor 75 Tahun 2021 tersebut karena Statuta UI yang baru tidak sejalan dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi," kata Himmatul kepada wartawan, Jumat (23/7).
Baca Juga: BEM Universitas Indonesia Minta Statuta UI yang Direvisi Jokowi Dicabut
Himmatul menilai revisi peraturan pemerintah terhadap Statuta UI yang memperbolehkan rektor merangkap jabatan dapat mengancam dan menghabat Universitas Indonesia, baik dalam otonomi maupun kemandirian lembaga. Karena itu ia meminta PP Nomor 75 Tahun 2021 dibatalkan.
