Infografis
Suara.com - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan melakukan pengamanan di sejumlah ruas jalan di kawasan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Sabtu (24/7/2021). Hal itu dilakukan menyusul adanya kabar soal aksi demonstrasi tolak PPKM.
Total ada 350 personel lalu lintas yang akan disiagakan. Nantinya, mereka akan berjaga sejak pagi dan akan ditempatkan di jalan-jalan yang ditutup guna mengantisipasi penerobosan dari peserta aksi unjuk rasa.
"Ada 350 personel (anggota Ditlantas)," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo kepada wartawan.
Kemarin, kepolisian mulai memasang barikade kawat berduri di sekitar Istana Negara. Sambodo belum dapat memastikan mengenai jam buka tutup di jalan tersebut dan akan bertindak sesuai situasi di lapangan.
Baca Juga: Seruan Aksi Nasional Tolak PPKM Bertema Jokowi End Game Hanya Provokasi
"Penutupan situasional, melihat perkembangan eskalasi di lapangan," sambungnya.
Lebih lanjut, Sambodo menyebut tidak ada pengalihan arus imbas unjuk rasa itu. Pasalnya, hingga kini di Ibu Kota masih berlangsung aturan PPKM.
"Tidak ada pengalihan arus lainnya. Saat ini penyekatan PPKM level 4 masih berlangsung di Sudirman-Thamrin (Jakarta Pusat)," imbuh Sambodo.
Ajakan aksi unjuk rasa di seluruh wilayah untuk menolak PPKM sebelumnya beredar di media sosial.
Baca Juga: Netizen Bongkar Otak Demo Jokowi End Game, Ternyata Alumni 212
Salah satunya aksi bertajuk 'Seruan Aksi Nasional Jokowi End Game' yang dijadwalkan berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Sabtu (25/7/2021) hari ini.
Sejumlah massa dari komunitas ojek online alias ojol, mahasiswa, pedagang kaki lima, dan aliansi masyarakat lainnya berencana melakukan long march dari Glodok, Jakarta Barat.
Polri telah mengimbau masyarakat tak terhasut dengan adanya ajakan aksi tersebut. Sebab, kekinian masih dalam situasi pandemi.
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan pihaknya akan menindak tegas pihak-pihak yang tetap melaksanakan aksi unjuk rasa. Khususnya jika aksi tersebut telah dianggap menganggu ketertiban umum.
"Kalau memang dilakukan, mengganggu ketertiban umum ya kami amankan," kata Argo kepada wartawan, Jumat (23/7/2021).
Sementara itu, Argo meminta para peserta aksi baiknya menyampaikan pendapat dan aspirasinya secara daring. Misalnya, melalui forum group discussion (FGD).
"Bisa dilakukan dengan audiensi atau dilakukan dalam bentuk FGD online," katanya.
