Legislator PDIP Ini Sedih Muncul Seruan Demo Tolak PPKM: Agenda Mengorbankan Rakyat!

Jum'at, 23 Juli 2021 | 19:59 WIB
Legislator PDIP Ini Sedih Muncul Seruan Demo Tolak PPKM: Agenda Mengorbankan Rakyat!
Viral poster seruan aksi nasional untuk mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kebijakannya. (Tangkap layar.ist)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PDIP Rahmad Handoyo mengaku prihatin terkait munculnya poster seruan Aksi Nasional menolak PPKM yang tersebar di media sosial. Ia menduga seruan tersebut dibuat untuk kepentingan politik tertentu.

"Itu agenda yang sangat mengorbankan rakyat saya sangat prihatin saya sangat bersedih. Siapa pun mereka dengan segala tujuan agenda tertentu dengan kepentingan politik jangka pendek sempit untuk kepentingan untuk meraih suatu hal inkonstitusional dengan membenturkan rakyat," kata Handoyo kepada Suara.com, Jumat (23/7/2021).

Handoyo mengatakan, sejumlah pihak yang tertera namanya dalam poster seruan Aksi Nasional tersebut telah membantah terlibat. Menurutnya, hal itu membuat seruan aksi menjadi ganjil.

"Saya kira harus hati-hati kita harus jernih melihat situasi ini apakah itu ada yang bertanggung jawab apakah ada yang mengkoordinir," tuturnya.

Baca Juga: Bantah Dukung Ojol Demo Jokowi, Grab: Logo Kami Dicatut Pihak Tak Bertanggung Jawab!

Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo. (Dok: DPR)
Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo. (Dok: DPR)

Lebih lanjut, Handoyo pun mengingatkan oknum dibalik adanya seruan Aksi Nasional tersebut untuk melihat kondisi penyebaran covid di Tanah Air sedang memprihatinkan. Dimana keterisian rumah sakit banyak yang penuh hingga angka kematian terus cetak rekor.

"Ingat lah saudara ku yang membuat satu rencana dengan menunggangi dengan mengatasnamakan organisasi dengan organisasinya tidak tahu ingat lah rumah sakit saat ini sudah penuh ingatlah IGD sudah penuh bahkan masuk IGD antre bahkan saudara kita tidak mendapatkan IGD rumah sakit harus isolasi mandiri," tuturnya.

Handoyo kemudian menyarankan untuk mengubah seruan aksi tersebut ke arah tindakan yang positif dimana harus memerangi pandemi covid.

"Kekecewaan kita pahami orang yang terjebak di ekonomi ya kita pahami tetapi ayolah kita bersabar bergandengan tangan," tandasnya.

Seruan Aksi

Baca Juga: ICW Bongkar Jejak Obat Covid Ivermectin: Dari Campur Tangan Moeldoko hingga Ribka PDIP

Sebelumnya, Aliansi Ojol, Mahasiswa, Pedagang Kaki Lima (PKL) dan masyarakat lainnya berencana menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Aksi bertajuk 'Seruan Aksi Nasional Jokowi End Game' dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (25/7/2021) besok. Hal itu diketahui berdasarkan poster tersebar di media sosial.  Para peserta aksi rencananya akan long march dari Glodok, Jakarta Barat. Selanjutnya mereka berkumpul di Istana Negara.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus usai acara apel petugas gabungan TNI, Polri, dan Pemprov DKI Jakarta di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (18/6/2021). [Suara.com/Muhammad Yasir]
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus usai acara apel petugas gabungan TNI, Polri, dan Pemprov DKI Jakarta di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (18/6/2021). [Suara.com/Muhammad Yasir]

Imbauan Polisi

Polda Metro Jaya mengimbau komunitas ojek online alias ojol, pedagang kaki lima, mahasiswa dan aliansi masyarakat lainnya tidak melakukan aksi unjuk rasa. Aksi tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan klaster baru penularan Covid-19 di Ibu Kota.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan situasi pendemi Covid-19 di Jakarta masih sangat mengkhawatirkan. Bahkan rumah sakit hingga kuburan kekinian hampir penuh.

"Lihat rumah sakit kuburan udah penuh. Apa mau diperpanjang lagi PPKM ini. Sementara masyarakat mengharapkan supaya bisa relaksasi," kata Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat.

Berkenaan dengan itu, Yusri meminta para perwakilan peserta aksi dalam menyampaikan pendapatnya secara bijaksana. Mereka diminta untuk hadir ke Polda Metro Jaya.

"Silakan kalau mau menyampaikan pendapat datang ke Polda Metro akan kita terima. Secara bijak untuk kita bisa hindari kerumunan supaya jangan jadi klaster lagi," katanya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI