Infografis
Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melakukan upaya secara massif dalam menekan mobilitas masyarakat yang masih tinggi.
Pernyataan tersebut disampaikan Ma'ruf pada rapat pengarahan kepada seluruh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Jabar melalui konferensi video pada Kamis (22/07/2021).
Adapun temuan tersebut diketahuinya dari data dari Google Community Mobility Report hingga 16 Juli 2021. Mobilitas masyarakat masih terlihat baik di tempat berbelanja, tempat wisata hingga lingkungan kantor.
"Sehingga untuk Provinsi Jabar diperlukan upaya tambahan agar pelaksanaan pembatasan dapat lebih baik," katanya.
Ma'ruf menyampaikan, dalam penerapan PPKM di Jabar masih terdapat sektor esensial dan sektor kritikal yang beroperasi, salah satunya pedagang. Karena itu, menurutnya perlu pengaturan dan pengawasan yang ketat terutama dalam protokol kesehatan supaya tidak tercipta klaster baru dari aktivitas niaga.
“Masalah pemberlakuan PPKM level, levelling. Maka untuk PKL (Pedagang Kaki Lima), khusus PKL di pasar-pasar yang diberikan kesempatan untuk bisa berusaha, supaya jangan sampai ini prokes (protokol kesehatan) nya tidak diperhatikan," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ma'ruf juga menekankan akan pentingnya percepatan distribusi dan pemberian vaksinasi kepada masyarakat di Jabar.
Sebab, berdasarkan Data Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Provinsi Jawa Barat (Pikobar) tercatat kasus konfirmasi positif harian mencapai 536 ribu kasus dan Jabar berkontribusi 18 persen terhadap kasus nasional serta berada di urutan kedua tertinggi di Indonesia pada 21 Juli 2021.
Untuk itu, diperlukan koordinasi yang sinergis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pendistribusian vaksinasi agar kekebalam kelompok/herd immunity dapat terwujud di Jabar.
Baca Juga: Ridwan Kamil Minta 27 Kabupaten/Kota di Jabar Terapkan PPKM Level 4
“Mengenai percepatan vaksinasi saya sarankan agar selalu dikoordinasikan dari kalangan Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, dengan Pemerintah Provinsi (Jawa Barat) agar distribusi dan targeting berjalan sesuai dengan sasarannya," tuturnya.
