Infografis
Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melakukan upaya secara massif dalam menekan mobilitas masyarakat yang masih tinggi.
Pernyataan tersebut disampaikan Ma'ruf pada rapat pengarahan kepada seluruh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Jabar melalui konferensi video pada Kamis (22/07/2021).
Adapun temuan tersebut diketahuinya dari data dari Google Community Mobility Report hingga 16 Juli 2021. Mobilitas masyarakat masih terlihat baik di tempat berbelanja, tempat wisata hingga lingkungan kantor.
"Sehingga untuk Provinsi Jabar diperlukan upaya tambahan agar pelaksanaan pembatasan dapat lebih baik," katanya.
Baca Juga: Ridwan Kamil Minta 27 Kabupaten/Kota di Jabar Terapkan PPKM Level 4
Ma'ruf menyampaikan, dalam penerapan PPKM di Jabar masih terdapat sektor esensial dan sektor kritikal yang beroperasi, salah satunya pedagang. Karena itu, menurutnya perlu pengaturan dan pengawasan yang ketat terutama dalam protokol kesehatan supaya tidak tercipta klaster baru dari aktivitas niaga.
“Masalah pemberlakuan PPKM level, levelling. Maka untuk PKL (Pedagang Kaki Lima), khusus PKL di pasar-pasar yang diberikan kesempatan untuk bisa berusaha, supaya jangan sampai ini prokes (protokol kesehatan) nya tidak diperhatikan," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ma'ruf juga menekankan akan pentingnya percepatan distribusi dan pemberian vaksinasi kepada masyarakat di Jabar.
Sebab, berdasarkan Data Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Provinsi Jawa Barat (Pikobar) tercatat kasus konfirmasi positif harian mencapai 536 ribu kasus dan Jabar berkontribusi 18 persen terhadap kasus nasional serta berada di urutan kedua tertinggi di Indonesia pada 21 Juli 2021.
Untuk itu, diperlukan koordinasi yang sinergis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pendistribusian vaksinasi agar kekebalam kelompok/herd immunity dapat terwujud di Jabar.
Baca Juga: Pemprov Jabar Janji Segera Lunaskan Pembayaran Insentif Nakes Bulan Ini
“Mengenai percepatan vaksinasi saya sarankan agar selalu dikoordinasikan dari kalangan Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, dengan Pemerintah Provinsi (Jawa Barat) agar distribusi dan targeting berjalan sesuai dengan sasarannya," tuturnya.
Menutup arahannya, Ma'ruf pun berpesan bahwa di tengah situasi pandemi yang sedang genting saat ini, kerja keras dan kerja sama sangat diperlukan.
Selain itu, koordinasi pun harus ditingkatkan agar tidak terdapat perbedaan data maupun perbedaan pandangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sehingga seluruh masyarakat bisa mendapat perhatian dengan baik.
“Saya juga ingin mengetahui bahwa semua pihak telah bekerja keras dan telah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tapi memang [mengatasi] pandemi perlu ekstra kerja keras dan kerja sama bahu membahu antara pusat dan daerah,” katanya.
