Infografis
Suara.com - Sekretariat Nasional (SekNas) Jokowi meminta agar pelayanan polymerase chain reaction (PCR) kepada masyarakat yang membutuhkan dilakukan secara gratis. Pasalnya selama ini biaya PCR yang dipatok untuk pelayanan sangat tinggi.
Kekinian harga PCR yang dipatok di tengah masyarakat bahkan di daerah bisa mencapai Rp 800.000 sampai Rp 1.700.000.
"Biaya ini sangat besar dalam situasi yang sulit ini. Kami minta agar pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) memikirkan upaya pemberian PCR secara gratis bagi yang membutuhkan,” kata Pjs. Seknas Jokowi, Sereida Tambunan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/7/2021).
Seknas Jokowi sendiri, kata Sereida, sudah menggalang kerja sama dengan berbagai pihak untuk menghadirkan PCR gratis di sekitar Jabodetabek.
Baca Juga: Refly Harun: Rangkap Jabatan Terjadi karena Jokowi Insecure
Menurutnya, ada ratusan paket PCR gratis yang nanti diberikan kepada warga yang sedang melakukan isolasi mandiri atau pasien covid-19.
Sereida menilai, RT, RW dan kelurahan, desa perlu aktif melakukan monitor terhadap warganya yang positif covid maupun yang isolasi mandiri. Kalau diketahui secara pasti maka akan memudahkan pendeteksian dan penyaluran bantuan kepada mereka yang membutuhkan.
"Bisa saja, warga yang isoman memberikan tanda di depan rumah, sehingga tetangga tahu ada isoman, sehingga memudahkan dalam memberikan bantuan. Ini butuh peran RT/RW," tuturnya.
Menurutnya dengan adanya pemberian PCR gratis kepada warga tidak hanya meringankan beban masyarakat, akan tetapi juga turut membantu deteksi penyebaran virus.
"Kalau test PCR masih memungut biaya, maka jangan heran kalau mereka yang positif covid sekalipun akan sulit terdeteksi karena ketiadaan biaya untuk PCR. Bukan hanya gratis, tapi juga harus mempermudah masyarakat untuk melakukan PCR,” tuturnya.
Baca Juga: Rektor UI Akhirnya Mundur dari BUMN, PKS: Jokowi Tetap Harus Tinjau PP Revisi Statuta
Lebih lanjut, Sereida juga menyoroti ketersediaan PCR di daerah hingga biayanya yang tergolong tinggi. Ia bahkan sudah mendapatkan banyak laporan terkait masalah tersebut.
Untuk itu Presiden Joko Widodo diminta lebih bisa melihat persoalan yang di bawah terkait dengan penanganan pandemi covid melalui para pembantunya.
"Hal-hal seperti ini semestinya, pembantu Presiden Jokowi lebih gesit dan cermat dalam melihat persoalan nyata di lapangan,” ungkapnya.
Terakhir, Sereida juga meminta agar pemerintah untuk mengkaji tes PCR bagi syarat perjalanan. Menurutnya, kepentingan tersebut harus diutamakan bagi yang menderita covid.
"Nah, kalau rumah sakit dan sebagainya melayani mereka yang melakukan perjalanan, tentu akan mengganggu pelayanan kepada warga yang isoman ataupun pasien covid-19. Mari kita lihat betul dampak dari setiap kebijakan, sehingga tidak kontraproduktif," tandasnya.
