Infografis
Kemudian di Taiwan juga sempat menawarkan vaksinasi berbayar dengan catatan apabila terjadi surplus vaksin.
Irma menyebut surplus vaksin juga dengan catatan apabila target populasi yang divaksinasi sebagian besar sudah terpenuhi.
Merujuk cara negara-negara lain, Irma menilai pemerintah seharusnya tidak mendahulukan program vaksinasi berbayar saat kondisi masih krisis.
Justru pemerintah seharusnya lebih fokus memberikan vaksin covid-19 gratis kepada kelompok rentan seperti tenaga kesehatan, penduduk dengan komorbid, dan lansia. Itu juga yang disarankan oleh organisasi kesehatan dunia (WHO).
Akan tetapi yang terjadi di Indonesia, ketika pasokan vaksin untuk kelompok tersebut belum terpenuhi, pemerintah malah memberikan vaksin terhadap pekerja kreatif atau pekerja seni.
"Bahkan targetnya itu juga dalam kategori pekerja publik, di mana, di situ juga macam-macam termasuk ada pegawai pemerintah, itu (jumlahnya) sudah melampaui batas," tuturnya.
Faktanya, Irma memperlihatkan belum seluruh tenaga kesehatan di seluruh provinsi yang mendapatkan vaksin.
Oleh karena itu, Irma beserta LaporCovid19 mendorong supaya aturan vaksin gotong royong dicabut.
Sebab, meskipun Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan pembatalannya, namun aturannya juga belum dicabut.
Baca Juga: Sampai Indonesia, Siapa yang Akan Dapat Suntikan Vaksin Moderna? Cek di Sini
"Karena mengatakan dibatalkan tetapi kenyataannya aturannya tdak dicabut, jadi makannya kita mendorong agar pemerintah mencabut PMK Nomor 19/2021 yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan."
