Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyerahkan draf usulan revisi Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2020 kepada DPRD. Pihak legislator juga mulai melakukan pembahasan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), pada Kamis (22/7/2021).
Dalam revisi yang diajukan itu, Anies berniat memberikan sanksi pidana bagi pelanggar aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Lalu petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bakal diberikan kewenangan penyidikan.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan setelah rapat paripurna kemarin, pihaknya menargetkan Perda tersebut selesai dibahas pada akhir Juli 2021.
“Bapemperda DPRD DKI bersama eksekutif terkait akan segera mencermati dan menyampaikan hasilnya pada Paripurna, Kamis 29 Juli 2020 pukul 10.00 WIB,” ujar Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (22/7/2021).
Taufik meyakini tak ada pertentangan dari para anggota dewan. Sebab, regulasi ini dibuat demi masyarakat luas.
"Insya Allah setuju karena ini untuk kepentingan masyarakat. Untuk kepentingan Jakarata ke depan dan kesehatan masyarakat," ucapnya.
Salah satu usulan Anies adalah dengan menjadikan petugas Pengawas Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai penyidik pelanggaran prokes layaknya kepolisian. Menurut Taufik, usulan ini bisa saja dilakukan karena dibolehkan Undang-undang.
"Enggak ada. Kan ada ketentuannya PNS juga bisa penyidikan. Tentunya tidak semua PNS," katanya.
Nantinya keputusan bersalah atau tidak bukan diputuskan oleh para petugas seperti Satpol PP. Akan ada hakim yang menjalankan sidang bagi para pelanggar prokes itu.
Baca Juga: Anies Keluarkan Kepgub PPKM Level 4, Begini Aturan Lengkapnya
"Yang memutuskan pidana kan tetap hakim. Jadi ini penguatan Perda 2 terhadap sanksi-sanksi. Kalau kemarin kan sekedar administrasi saja. Tapi ternyata itu enggak buat jera juga," pungkasnya.
