Infografis
Suara.com - Ombudsman RI menyatakan jika pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri telah mengabaikan pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta jangan sampai ada pemberhentian pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi syarat perailah status sebagai aparatur sipil negara (ASN).
KPK tetap bersikeras hingga akhirnya mengeluarkan surat keputusan (SK) penonaktifan 75 pegawai KPK setelah melalui sejumlah serangkaian TWK dengan menerbitkan Surat Keputusan 652 Tahun 2021. Apalagi, Ombudsman menilai bahwa KPK tidak patuh dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam UU KPK hasil revisi nomor 19 tagun 2019, dimana jangan mempersulit pegawai KPK dalam peralihannya menjadi ASN.
Ternyata, setelah didalami oleh Ombudsman RI bahwa proses awal penyusunan hingga pelaksanaan TWK ditemukan sejumlah maladministrasi.
"Atas terbitnya SK 652 KPK telah melakukan tindakan maladministrasi berupa tindakan tidak patut dalam menerbitkan SK. Karena bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, bentuk pengabaian KPK terhadap pernyataan presiden dan tidak diatur konsekuensi tersebut dalam aturan KPK," ungkap Robert dalam konferensi pers secara daring, Rabu (21/7/2021).
Baca Juga: ORI Temukan Maladministrasi, Firli Cs Diminta Angkat 75 Pegawai Tak Lulus TWK jadi ASN
Ada tiga fokus Ombudsman RI dalam temuan dugaan maladministrasi TWK. Pertama, Pembentukan kebijakan proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN.
Kedua, proses pelaksanaan dari peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Ketiga, dalam tahap penetapan hasil assessment wawancara kebangsaan.
"Tiga hal itu ditemukan potensi-potensi maladministrasi," kata dia.
Sebelumnya, Eks Direktur Pembinaan Jaringan kerja antar Komisi dan Instansi KPK, Sujanarko meyakini adanya dugaan maladministrasi, sehingga ia mewakili rekan-rekannya untuk membuat laporan kepada Ombudsman RI.
"Hari ini saya mewakili 75 pegawai membuat pelaporan resmi terkait dengan proses TWK (tes wawasan kebangsaan) yang dilakukan KPK. Banyak sekali maladministrasi yang sudah dilakukan KPK baik penerbitan SK-nya, prosesnya, dari sisi wawancara hampir ada 6 indikasi yang kami sampaikan pimpinan KPK telah melakukan maladministrasi," ungkap Sujanarko di Gedung Ombidsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (19/5/2021).
Baca Juga: Soal Jokowi Sebut Paspampres Jadi Muazin Salat Id, Menteri Agama: Sudah Belajar Belum?
