Infografis
Suara.com - Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP, Arteria Dahlan, menyoroti ihwal perubahan Statuta Universitas UI yang kini memperbolehkan rektor untuk rangkap jabatan.
Arteria menilai dalam polemik yang berkembang saat ini, yang bermasalah adalah Ari Kuncoro selaku rektor.
Pasalnya perubahan melalui Peratuan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 itu terbit pasca Ari berstatus rangkap jabatan karena menduduki kursi Komisaris BRI.
Ia mengatakan tindakan Ari yang menerima jabatan selaku komisaris sangat memalukan. Sebagai lulusan FHUI, Arteria kemudian mengingatkan lagi kepada tagline yang menjadi values anak UI, yakni Veritas (Kebenaran), Probitas (Jujur), Iustitia (Adil). Ia berujar hal itu merupakan motto yang jadi kebanggan semua.
"Tapi kalau dilihat ulah rektornya, ya sangat memalukan. Masa iya sih dia itu Presiden Republik UI posisi politik yang sangat tinggi, kok masih mau ambil jabatan komisaris BUMN yang notabene anak buah seorang menteri," kata Arteria kepada wartawan, Rabu (21/7/2021).
Bagi Arteria dengan mengambil posisi sebagai komisaris yang merupakan bawahan menteri BUMN, Ari selaku Rektor UI seharusnya merasa terlecehkan. Namun kenyataannya Ari justru bersikap sebaliknya.
Karena itu Arteria mengusulkan sebaiknya Ari mengundurkan diri sebagai rektor, jika memang memilki ambisi mengemban jabatan lain.
"Yang berangkutan harusnya mundur saja jadi rektor kalau punya keinginan lain. Ngurusin UI saja kalau benar-benar diurus itu waktunya sangat kurang, apalagi kalau harus berbagi perhatian walau jadi komisaris sekalipun," ujar Arteria.
Arteria kemudian menyoroti pengangkatan Ari sebagai komisaris BRI yang dinilai melawan hukum. Pasalnya penunjukkan Ari itu dilakukan saat peraturan belum direvisi, yakni PP Nomor 68 Tahun 2013. Dengan begitu saat ditunjuk menjadi komisaris, posisi Ari jelas melawan hukum lantaran rangkap jabatan.
Baca Juga: Jokowi Izinkan Rektor UI Rangkap Jabatan, Sosiolog: Ada yang Melanggar, UU-nya yang Diubah
"Dan demi hukum harusnya yang bersangkutan bisa diberhentikan oleh Mendikbud Ristek. Lalu segala penerimaan yang dilakukan dengan cara melawan hukum itu pun bisa dikatagorikan perilaku koruptif lho, lihat pasal 2 atau pasal 3 UU Tipikor," katanya.
