Infografis
Pemerintah berupaya meredam dampak ekonomi dengan meluncurkan paket bantuan bagi rakyat miskin.
Tanpa bantuan ini, menurut Bank Dunia, 5 juta orang bisa jatuh di bawah garis kemiskinan USD 32,59 atau sekitar Rp 400 ribu per bulan tahun lalu.
Pemerintah juga memiliki rencana menambah 8.000 tempat tidur rumah sakit serta meningkatkan jumlah tenaga kesehatan dan pasokan oksigen.
Sabtu pekan lalu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengakui adanya dampak yang tidak proporsional pada orang miskin, dan meminta maaf "jika (kebijakan pemerintah) tidak optimal".
Ekonom Arief Anshory Yusuf menjelaskan, urbanisasi berlangsung dengan cepat selama 20 tahun terakhir, tanpa adanya pekerjaan formal yang cukup untuk menopang arus masuk penduduk ke perkotaan.
Sementara itu, investasi pemerintah dalam sistem kesehatan minim, sehingga layanan medis sangat bergantung pada rumah sakit swasta yang tidak mampu dijangkau oleh penduduk miskin.
"Orang-orang ini tinggal di lingkungan yang padat di mana COVID menyebar dengan mudah," kata Arief.
"Isolasi hampir tidak mungkin dijalankan. Mereka tidak bisa mengakses layanan rumah sakit. Mereka sangat rentan kehilangan pendapatan," jelasnya.
Sistem kesehatan 'runtuh'
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan sistem kesehatan di Pulau Jawa "secara fungsional telah kolaps", sehingga banyak warga yang mengambil inisiatif sendiri untuk mengobati keluarganya yang sakit.
Baca Juga: Tolak PPKM Darurat, Ojol dan Pemuda Bandung Minta Koruptor Bansos Dihukum Mati
Kepala Desa Panggungharjo, Yogyakarta, Wahyudi, misalnya, membentuk tim relawan menggunakan media sosial dan aplikasi pesan untuk memburu tempat tidur rumah sakit, pasokan oksigen, serta obat-obatan yang dibutuhkan.
