Infografis
Suara.com - Ketua Gerakan Dokter Indonesia Bersatu (DIB) Dokter Eva Sri Diana Chaniago mengatakan penurunan kasus Covid-19 yang terjadi beberapa hari ini tidak bisa disebut sebagai keberhasilan PPKM Darurat, seperti yang diklaim Presiden Joko Widodo.
Dokter Eva menilai penurunan kasus disebabkan oleh testing yang juga menurun, artinya masih banyak orang positif yang belum terdeteksi.
"Angka kasus menurun tapi angka testing yang juga menurun tidak bisa disebut sebuah keberhasilan. Ini kesannya hanya klaim saja, entah apa maksudnya," kata Dokter Eva saat dihubungi Suara.com, Rabu (21/7/2021).
Testing Covid-19 menurun 68 persen dalam tiga hari terakhir, pada 17 Juli jumlah orang yang diperiksa mencapai 188 ribu, lalu menurun pada 18 Juli hanya 138 ribu dan 19 juli hanya 127 ribu orang diperiksa.
Baca Juga: PPKM Diperpanjang, dr Eva: Rakyat Terhindar Bahaya Covid, Tapi Bisa Terancam Kelaparan
Dokter Eva mendukung keputusan pemerintah memperpanjang PPKM, namun harus dibarengi dengan kewajiban melakukan 3T; testing, tracing, dan treatment, serta bantuan sosial bagi masyarakat terdampak PPKM.
"PPKM tanpa adanya bantuan kebutuhan sembako yang memadai untuk rakyat, malah jadi miris. Rakyat memang akan terhindar dari bahaya covid, tapi bisa terancam kelaparan," jelasnya.
Diketahui, Presiden Jokowi mengklaim kebijakan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali berhasil menurunkan kasus positif Covid-19 harian dan tingkat keterisian rumah sakit.
"Alhamdulillah, kita bersyukur, setelah dilaksanakan PPKM Darurat, terlihat dari data, penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan," kata Jokowi melalui jumpa pers virtual, Selasa (20/7).
Meski begitu, Pemerintah tetap memperpanjang masa berlaku Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM di Pulau Jawa dan Bali hingga 25 Juli 2021, namun namanya kini bukan lagi PPKM Darurat.
Baca Juga: Ajak Jokowi Tobat Seiring Lonjakan Kasus Covid-19, dr Lisa Singung HRS Dipenjarakan
Pemerintah mengganti istilah PPKM Darurat Jawa-Bali melainkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 4 Jawa-Bali.
Keputusan itu disematkan dalam judul Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.
Tidak ada perbedaan signifikan dari PPKM Level 4 ini dibanding dengan Inmendagri yang mengatur pembatasan kegiatan masyarakat sebelumnya.
Jokowi menjanjikan pelonggaran pembatasan jika sampai 25 Juli 2021 kasus pandemi Covid-19 terus menurun.
