Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh kepala daerah untuk menyiapkan tempat isolasi serta rumah sakit cadangan sebagai upaya menangani pasien Covid-19.
Tanpa adanya tempat isolasi terpusat, Jokowi menilai kecepatan penularan virus di wilayah padat penduduk dapat terjadi semakin cepat dan masif.
Jokowi mengungkapkan, tempat isolasi terpusat untuk pasien Covid-19 bergejala ringan dan tanpa gejala menjadi salah satu hal penting yang perlu dilakukan pemerintah daerah, terutama di wilayah padat penduduk.
Itu, kata Jokowi, sangat diperlukan terlebih kawasan padat penduduk umumnya dipenuhi rumah berukuran 3x3 meter yang bisa dihuni sampai empat orang.
Baca Juga: Pemkot Balikpapan Fungsikan Embarkasi Haji Batakan Jadi RS Darurat Covid-19
"Penyiapan rumah isolasi terutama untuk yang bergejala ringan, kalau bisa, ini sampai di tingkat kelurahan atau desa, ini akan lebih baik."
"Kalau tidak, paling tidak, ada isolasi terpusat di tingkat kecamatan terutama ini untuk kawasan-kawasan yang padat, utamanya di kota-kota, ini harus ada," kata Jokowi saat memberikan arahan kepada kepala daerah se-Indonesia melalui konferensi video, Senin (19/7/2021).
"Karena cek lapangan yang saya lakukan untuk kawasan-kawasan padat, (rumah berukuran) 3x3 (meter) dihuni oleh empat orang. Saya kira ini kecepatan penularan akan sangat masif, kalau itu tidak disiapkan isolasi terpusat di kelurahan itu atau paling tidak di kecamatan," sambungnya.
Selain itu, Jokowi juga meminta kepala daerah untuk merencanakan dan menyiapkan rumah sakit daerah, termasuk rumah sakit cadangan dan rumah sakit darurat.
Hal itu perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi lonjakan pasien Covid-19 dan membuat kebutuhan kamar rumah sakit meningkat.
Baca Juga: Bikin Haru! Kisah Polisi Gendong Pasien Covid-19 Sebrangi Sungai Indragiri Hilir
"Paling tidak kita memiliki, di dalam perencanaan itu, bagaimana kalau rumah sakit itu penuh. Jangan (rumah sakit) sudah penuh baru menyiapkan, akan terlambat," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga meminta kepala daerah untuk rajin turun ke lapangan guna mengontrol langsung kondisi di lapangan, terutama menyangkut ketersediaan obat hingga kecukupan pasokan oksigen.
Para kepala daerah juga diminta untuk terus memantau kapasitas rumah sakit atau bed occupancy rate di setiap rumah sakit sehingga bisa dioptimalkan untuk penanganan pasien Covid-19.
"Saya lihat beberapa daerah, rumah sakit masih memasang angka 20 atau 30 persen dari kemampuan bed yang ada, lha, ini bisa dinaikkan. Bisa 40 (persen) atau seperti di DKI Jakarta sampai ke 50 (persen) yang didedikasikan kepada (pasien) Covid-19."
"Ini kepala daerah harus tahu, jadi kapasitas berapa dan harus diberikan kepada (pasien) Covid-19 berapa. Kalau ndak, nanti kelihatan rumah sakitnya BOR-nya sudah tinggi banget padahal yang dipakai baru 20 persen. Banyak yang seperti itu," paparnya.
Bukan hanya itu, Jokowi juga menyoroti soal percepatan belanja daerah dan percepatan bantuan sosial, terutama yang berkaitan dengan bantuan UMKM, dana bantuan sosial, dan Dana Desa.
Berdasarkan data yang diterimanya, anggaran UMKM untuk seluruh daerah ada Rp13,3 triliun, sementara yang tersalurkan baru Rp2,3 triliun. Padahal kata Jokowi, masyarakat tengah membutuhkan adanya penyaluran dana tersebut.
"Sehingga saya minta ini agar segera dikeluarkan. Perlindungan sosial ada anggaran di catatan saya Rp12,1 triliun. Realisasi juga baru Rp2,3 triliun. Belum ada 20 persen semuanya. Padahal rakyat menunggu ini," sambungnya.
Demikian halnya dengan Dana Desa di mana jumlah totalnya mencapai Rp72 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp28 triliun dipergunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Tetapi realisasi yang sudah disalurkan baru mencapai Rp5,6 triliun atau kurang dari 25 persennya.
"Ini yang saya minta semuanya dipercepat. Sekali lagi, dengan kondisi seperti ini, percepatan anggaran sangat dinanti oleh masyarakat," tandasnya.
