Pengakuan Para Pedagang yang Disidang karena Langgar Jam Malam

Siswanto Suara.Com
Senin, 19 Juli 2021 | 15:15 WIB
Pengakuan Para Pedagang yang Disidang karena Langgar Jam Malam
Ilustrasi hakim pengadilan pegang palu sidang. [shutterstock]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Dua puluh enam pedagang kaki lima di Kota Malang, Jawa Timur, menjalani sidang tindak pidana ringan atas pelanggaran PPKM darurat yang diselenggarakan Kejaksaan Negeri Malang dan Satpol PP Kota Malang. Sidang berlangsung secara virtual di gedung Mini Blok Office, Senin (19/7/2021).

Pedagang kaki lima Warung Isor Nongko, Hari Purnomo, mengakui kesalahan telah melayani pelanggan di tempat. Dia berjualan di Jalan Gajahmada. Purnomo rela membayar denda Rp100 ribu.

“Waktu itu kita memang ada pelanggan ada lebih dari 5 orang dan berkerumun. Tapi tidak apa, saya legowo karena memang melanggar aturan berlaku. Nanti akan kita imbau ke pelanggan untuk tidak berkerumunan dan nongkrong,” kata Hari dalam laporan Beritajatim.com.

Sedangkan pedagang lalapan bernama Khoirurrozi  mengaku tidak mengerti aturan jam malam sehingga tidak boleh beroperasi di atas jam 20.00 WIB. Dia tetap berjualan di kawasan Dieng dan mengira asalkan melayani take away tidak akan melanggar aturan.

Baca Juga: Inspiratif, Sopir Ojol dan Relawan di Mojokerto Gotong Royong Bantu Warga Isolasi Mandiri

“Kemarin masih tidak paham sama aturan , sekarang sudah paham. Kalau jam 20.00 WIB, sudah harus tutup. Kemarin saya kiranya tetap boleh buka tapi hanya take away,” kata Khoirurrozi.

Sekretaris Satpol PP Kota Malang Tri Oky mengatakan tidak hanya PKL yang dirazia, petugas juga mendatangi warung dan pasar swalayan. Pengelola yang melanggar aturan, hari ini menjalani sidang.

Umumnya, mereka melanggar jam malam dan menyediakan layanan makan di tempat.

Sebagian pedagang beralasan tetap melayani makan di tempat karena pelanggan ngotot ingin dilayani.

“Rata-rata semua melanggar aturan jam malam dan masih bandel menyediakan layanan dine-in atau makan di tempat. Rata-rata denda yang diputus hakim paling besar Rp100 ribu. Kalau secara undang-undang prokes itu semua bisa kena, baik penjual maupun yang nongkrong,” kata Tri Oky.

Baca Juga: Kantor BPOM Kebakaran, Legislator PAN: Aparat Segera Investigasi, Ini Ditunggu Masyarakat!

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI