Epidemiolog: Saya Tidak Setuju PPKM Darurat Dikatakan Gagal, Hanya Saja...

Suara.com - Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, merasa tidak setuju jika ada yang menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat atau PPKM Darurat gagal.

Dicky Budiman mengatakan PPKM ini tidak gagal, hanya saja belum efektif. Dia mengakui pergerakan masyarakat berhasil diturunkan selama PPKM Darurat. Selain itu, penambahan kasus positif Covid-19 juga masih di angka stabil.

"Jika PPKM ini dikatakan gagal, saya tidak setuju karena ini belum efektif. Ada angka reproduksi yang relatif stabil. Nah, stabilnya angka reproduksi ini menunjukkan ada efektivitas dari PPKM Darurat," tutur Dicky Budiman saat menjdai narasumber di tayangan Kompas TV Sapa Indonesia Pagi, Senin (19/7/2021).

Kendati demikian, Dicky Budiman tetap mengingatkan angka penambahan kasus positif Covid-19 mesti segera diturunkan. Untuk menekan laju penambahan kasus, imbuh Dicky, dibutuhkan langkah berbasis sains.

Dicky Budiman mengatakan pemerintah tidak perlu melakukan lockdown dalam penanganan pandemi. Menurut Dicky, kuncinya ada di 3T alias Tes, Tracing, Treatment dalam protokol kesehatan 5M. Kata Dicky Budiman, kekinian kapasitas 3T di Indonesia belum maksimal dilakukan.

"Dua pekan ini tingkatkan 3T, sehingga kita putuskan (misalnya) dilonggarkan (PPKM Darurat), 3T terus ditingkatkan. Ini mesti jadi strategi utama karena berhasil di beberapa negara lain, termasuk di Sidney. Enggak perlu lockdown-lockdown lagi. Tapi, sekali lagi kuncinya ada di 3T," tutur Dicky.

Luhut minta maaf

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan permintaan maaf karena pelaksanaan program tersebut belum optimal.

"Sebagai Koordinator PPKM Jawa dan Bali dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam PPKM Jawa dan Bali ini belum optimal," kata Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers di Jakarta pada Sabtu (17/7/2021).

Pemerintah menerapkan PPKM Darurat di provinsi-provinsi di pulau Jawa-Bali serta 15 kabupaten/kota di luar Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021.