Infografis
Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta jajaran pemerintah serius dalam memperbaiki komunikasi publik terkait penanganan Covid-19 serta Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Mengingat sejauh ini ada beberapa kali perbedaan pernyataan dari pejabat yang berbeda.
Puan meminta juga ada kejalasan kepada publik menyoal siapa sebenarnya yang seharusnya mengkomunikasikan segala hal tentang kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
“Perbaiki komunikasi publik, termasuk kejelasan siapa yang pegang komando komunikasi ini, terutama terkait dengan keputusan pemerintah,” ujar Puan di Jakarta, Senin (19/7/2021).
Puan mengingatkan bahwa ke depan isi dan cara penyampaiannya pesan kepada publik harus jelas, tepat, dan tidak punya celah distorsi sekecil apa pun. Ia juga meminta upaya sosialisasi, edukasi, dan persuasi terus diintensifkan.
Baca Juga: Heboh! Pria Ini Gunakan PCR Milik Istrinya Yang Negatif, Pas Diperiksa Ternyata Covid-19
Terutama untuk menyampaikan program pemerintah ke depan, mulai dari bagaimana turunan program hingga pelaksanaannya, serta manfaatnya yang jelas bagi publik.
Komunikasi publik pemerintah kata Puan, merupakan salah satu kunci penting dalam pelaksanaan PPKM Darurat dan penentuan hasil kebijakan penanganan pandemi.
“Jangan malah mengeluarkan pernyataan yang membuat bingung rakyat dan memperkeruh situasi,” kata Puan.
Puan menyoroti selama beberapa waktu belakangan ruang publik belakangan ini justru diramaikan oleh polemik yang kontraproduktif bagi penanggulangan pandemi Covid-19. Terlebih lagi, kata dia, sejumlah polemik malah dipicu oleh pernyataan pejabat negara.
“Harusnya ruang publik kita lebih banyak diisi oleh informasi-informasi yang bermanfaat buat masyarakat yang sedang isoman, yang sedang mencari tempat perawatan, obat-obatan, dan oksigen. Bukan justru diisi riuh yang bikin keruh,” ujar Puan.
Baca Juga: Puan Maharani Minta Pemerintah Sampaikan Evaluasi PPKM Darurat
