Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD membeberkan asal usul ide vaksin berbayar. Pun demikian dia merespons keputusan Presiden Jokowi membatalkan vaksin berbayar.
Cuitan tersebut disampaikan Mahfud MD melalui akun jejaring sosial Twitter miliknya, Sabtu (17/7/2021). Menurut Mahfud MD, secara prinsip vaksin itu gratis, tapi kendala di lapangan membuat muncul ide vaksin berbayar.
“Presiden menetapkan, tidak ada vaksin berbayar, semua vaksinasi gratis untuk rakyat. Sejak awal kebijakannya begitu,” tulis Mahfud dalam cuitannya seperti dikutip Hops.id--jaringan Suara.com.
Mahfud mengatakan, semula ide vaksin berbayar muncul karena ledakan kasus Covid-19 varian Delta. Pemerintah menggencarkan vaksinasi. Sejatinya, vaksin ada tapi tenaga vaksinator tidak cukup sehingga terjadi banyak antrean di mana-mana.
“Tenaga medis tak cukup. TNI, POLRI, BIN turun tangan melatih vaksinator dan turun ke rakyat. Tapi tetap banyak yang tak terlayani, banyak yang sudah antre tapi tak bisa terlayani saking banyaknya. Muncul ide dari swasta yang akan membelikan untuk karyawannya dan menyelenggarakan vaksinasi sendiri,” tulisnya.
Mahfud mengungkapkan awal mula vaksin berbayar ini, swasta akan memvaksinasi dan mencetak vaksinator sendiri agar industri dan sektor-sektor esensial bisa bekerja. Pelaksanaannya tidak menggunakan APBN dan vaksin Pemerintah.
“Tapi timbul reaksi penolakan yang keras. Menampung aspirasi itu, Presiden melarang program vaksinasi berbayar,” tulis Mahfud.
Mahfud mengatakan untuk mengejar target 70 juta tervaksin pada September tahun ini, Pemerintah akan melatih ratusan ribu bidan dan mahasiswa kedokteran sebagai vaksinator. Tapi dia meyakini itu tak mudah.
“Menyuntikkan vaksin itu tak cukup 5 menit perorang. Yang akan divaksin harus dicek dulu tensi dan kimia darahnya agar bisa menerima vaksin,” kata Mahfud.
Baca Juga: Vaksinasi Berbayar Batal, Presiden Jokowi Minta Pejabat Pemerintah Punya Sense of Crisis
Nah cuitan Mahfud menjelaskan vaksin Gotong Royong ini, akun milik kiai NU Nadirsyah Hosen bingung kok polanya kebijakan kalau ramai diprotes, Presiden akan membatalkannya akhirnya.
