Infografis
Suara.com - Eks Direktur Pemeriksaan Keuangan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Lementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Angin merupakan tersangka KPK dan sudah ditahan atas kasus korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Ditjen Pajak.
Dari halaman website bahwa Gugatan Angin kepada KPK dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun pendaftaran dilajukan pada 16 Juni 2021 dengan nomor perkara 68/Pid.Pra/2021/PNJKT.SEL.
Isi petitum Angin terhadap KPK ada sekitar tujuh poin. Angin pun berharap majelis hakim PN Jakarta Selatan nantinya dapat mengabulkan seluruh permohonannya tersebut.
Isi petitum pertama, menyatakan Surat Perintah Penyidikan (Sprin.Dik) No. Sprin.Dik/03/DIK.00.01/02/2021 tanggal 4 Februari 2021 yang dijadikan dasar oleh KPK menjerat Angin dalam kasus suap penurunan nilai pajak Ditjen Pajak Kemenkeu tidak sah dan tidak mengikat secara hukum.
Kemudian, menyatakan bahwa penahanan terhadap Angin berdasarkan Surat Perintah Penahanan No Sprin.Han/24/DIK.01.03/01/05/2021 tanggal 4 Mei 2021 tidak sah dan tidak mengikat secara hukum.
"Memerintahkan kepada termohon (KPK) untuk membebaskan Pemohon (Angin) dan mengeluarkannya dari tahanan," isi petitum yang dikutip dari website PN Jakarta Selatan, (16/7/2021).
Angin juga berharap majelis hakim dalam memutus gugatan praperadilannya itu agar seluruh tindakan penyitaan dalam kasus ini tidak sah dan tidak mengikat secara hukum.
Selain Angin, KPK juga telah menetapkan Dandan Ramdani (DR) selaku Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
Baca Juga: Laporan 75 Pegawai KPK terhadap Anggota Dewas Indriyanto Seno Adji Tidak Dilanjutkan
Sedangkan pemberi suap yakni, Ryan Ahmad Ronas (RAR) konsultan pajak; Aulia Imran Maghribi (AIM) Konsultan Pajak; Agus Susetyo (AS) Konsultan Pajak; dan Veronika Lindawati (VL) Kuasa Wajib Pajak.
