Infografis
Suara.com - Indonesia kembali kedatangan sebanyak 1.408.000 dosis Vaksin Sinopharm yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten pada Jumat (16/7/2021) siang.
Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansury mengatakan vaksin yang dibawa dari China dengan pesawat Garuda Indonesia GA-891 ini akan digunakan untuk program vaksinasi gotong royong.
"Ini adalah tahap keempat rangkaian kedatangan vaksin Sinopharm yang merupakan bagian dari Vaksin Gotong Royong yang dilaksanakan Kimia Farma bekerja sama dengan Sinopharm," kata Pahala dalam jumpa pers virtual, Jumat (16/7/2021).
Dengan kedatangan vaksin ini, artinya Indonesia sudah kedatangan sebanyak 4,316 juta dosis vaksin Sinopharm.
Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Tembus 415 Miliar Dolar AS
Pahala menyebut akan ada ada satu kedatangan lagi dalam waktu dekat, yaitu 1,184 juta pada 19 Juli mendatang, dan 2 juta pada akhir Juli.
Hal ini adalah bagian dari kontrak pasokan vaksin antara Kimia Farma dengan Sinopharm sebesar 15 juta dosis vaksin untuk kebutuhan vaksinasi Gotong Royong.
"Dan merupakan bagian dari target mengamankan dan menyuntikkan 20 juta dosis lewat opsi vaksin Gotong Royong pada tahun 2021 ini," jelasnya.
Pahala menyebut 15 juta Vaksin Sinopharm ini didatangkan dengan menggunakan dana Kimia Farma, tidak pakai APBN.
"Pendanaannya mandiri dari Kimia Farma, sebagai anggota BUMN holding farmasi. Tanpa menggunakan APBN baik untuk pembelian vaksin maupun pengiriman dan pelaksanaan vaksinasinya," ujarnya.
Baca Juga: Kominfo Buka Pendaftaran Program Startup Studio Indonesia Batch 3
Sehingga, menurutnya vaksin ini bisa dijual ke perusahaan yang akan memvaksin karyawannya atau ke masyarakat langsung secara individu.
"Juga membantu Warga Negara Asing yang bertugas atau tinggal di Indonesia, agar mereka juga bisa terlindungi," tutur Pahala.
Pahala menegaskan, vaksin Gotong Royong tidak menggunakan vaksin untuk program pemerintah, ataupun vaksin hibah dari negara sahabat atau dari skema hibah multilateral seperti hibah 500.000 dosis vaksin Sinopharm dari pemerintah Uni Emirat Arab, maupun vaksin dari skema GAVI-COVAX.
