Infografis
Merespon hal itu, para ulama yang hadir menyatakan kesanggupannya untuk berpartisipasi dalam penanggulangan Covid-19 terutama menjelang perayaan Idul Adha. Caranya ialah dengan menyerukan kepada umat tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan dan memperhatikan situasi genting pandemi.
Di samping itu, para tokoh agama juga memberikan masukan kepada pemerintah, terutama terkait dengan narasi yang dibangun oleh pemerintah yang seharusnya dibuat dalam bentuk yang lebih sensitif.
“Pemerintah perlu menggandeng masyarakat dan tokoh lokal demi menghindari istilah seperti pembatasan masjid atau pembatasan ibadah yang menyulut gelombang penolakan,” ujar Pengasuh Pesantren Mahasina Bekasi, Nyai Badriyah Fayumi.
Kemudian, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof Dr Abdul Mu'ti menambahkan bahwa perlunya narasi penyejuk yang memperlihatkan sensitifitas terhadap problem yang dihadapi masyarakat. Ia meminta kepada aparat untuk tidak represif saat memberikan imbauan kepada masyarakat.
"Ini yang perlu kita antisipasi sedemikian rupa, jangan sampai ada kesan bahwa pemerintah berhadap-hadapan dengan umat Islam,” ujar Mu’ti.
Adapun pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dan sepuluh ulama dari penjuru Indonesia. Kesepuluh ulama itu adalah Habib Jindan bin Novel bin Salim Jindan, Prof Dr Azyumardi Azra, KH Ust. Das’ad Latif, KH. Ahmad Muwafiq, Nyai Badriyah Fayumi, KH. Cholil Nafis, Ust. Yusuf Mansur, Prof Dr Abdul Mu’ti ,Gus Reza Ahmad Zahid dan Prof Dr Masyitoh Chusnan.
Keterangan Foto: Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dr. Moeldoko memimpin dialog secara daring Pemerintah bersama ulama mengenai penanggulangan Covid-19 menjelang perayaan Idul Adha.
