Usai Pernyataan Ngasal Saleh Daulay, DPR Diminta Tak Beri Contoh Perilaku Membangkang

Rabu, 14 Juli 2021 | 15:34 WIB
Usai Pernyataan Ngasal Saleh Daulay, DPR Diminta Tak Beri Contoh Perilaku Membangkang
Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay. (Dok: DPR)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Peneliti Formappi Lucius Karus mempertanyakan kinerja DPR untuk rakyat, seiring pernyataan Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay yang menyoal ruangan ICU. Saleh sebelumnya mengaku tidak ingin mendengar ada anggota DPR yang tidak mendapatkan ruangan ICU untuk penanganan Covid-19.

Pernyataan itu disampaikan langsung kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat rapat yang dilakukan secara daring pada Selasa (13/7/2021).

Lucius merasa heran dengan pemikiran Saleh yang dinilainya picik, lantaran menyampaikan pernyataan demikian.

"Kalau pikiran anggota DPR yang diharapkan menjadi pembuat kebijakan untuk rakyat sudah picik seperti ini, bagaimana bisa mengharapkan mereka melahirkan kebijakan yang baik dan benar untuk rakyat?" katanya saat dihubungi pada Rabu (14/7/2021).

Baca Juga: Formappi soal Saleh Daulay: Curhat Pribadi di Rapat DPR Bikin Pernyataan Dewan jadi Ngasal

Atas kejadian Saleh tersebut, Lucius mengatakan bahwa sudah saatnya DPR memikirkan kembali sumbangsih mereka dalam mengatasi pandemi.

Tentu selain memikirkan kebijakan strategis mengatasi pandemi, anggota DPR juga harus bisa menjadikan diri mereka sebagai teladan kepada seluruh rakyat.

"Pandemi ini lebih banyak bisa teratasi melalui kedisiplinan menjalankan aturan. Anggota DPR harus bisa menyumbang soal perilaku disiplin ini. Jangan sampai DPR justru menjadi contoh soal perilaku membangkang," katanya.

Dia juga mengingatkan kepada anggota DPR agar jangan menjadikan pandemi sebagai instrumen politik untuk kepentingan politik prinadi atau parpol mereka.

"Menjadikan pandemi sebagai alat untuk menaikkan citra politik parpol adalah hal paling menyakitkan yang sejauh ini kerap diperlihatkan DPR. Mereka sibuk mengkritik kebijakan pemerintah melalui medsos, tanpa menunjukkan bagaimana cara terbaik yang bisa diusulkan kepada pemeritah melalui jalur resmi yakni DPR," tuturnya.

Baca Juga: Saleh Daulay Luruskan Ucapan ke Menkes: Tidak Ada Maksud Lebih-lebihkan Anggota DPR

"Jadi kegaduhan akibat tuntutan tak masuk akal Saleh ini mesti menjadi momentum bagi DPR untuk mengevaluasi keseriusan mereka untuk menjadi bagian dari solusi ban gsa mengatasi pandemi ini," sambungnya.

Pernyataan Ngasal Saleh Daulay

Sebelumnya, Lucius menilai pernyataan Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN, Saleh Daulay soal ICU adalah pernyataan yang serampangan dan ngasal.

Pernyataan-pernyataan seperti yang diutarakan Saleh, kata Lucius kontra produktif dengan upaya pemerintah dan seluruh bangsa untuk menyatukan langkah bersama agar bisa segera keluar dari situasi darurat pandemi.

Terlebih sebelumnya ada pernyataan dari Wasekjen PAN Rosaline menyoal rumah sakit khusus pejabat

"Salah satu yang membuat situasi darurat saat ini menjadi semakin berat adalah banyaknya pernyataan pejabat yang serampangan, ngasal, dan kontradiktif. Pernyataan-pernyataan seperti yang disampaikan Saleh Daulay soal ICU untuk anggota DPR ini salah satunya," kata Lucius kepada wartawan, Rabu (14/7/2021).

Dia memahami mungkin saja niat Saleh dalam pernyataannya didasarkan pada tuntutan pengalaman kehilangan atau kesedihan pribadinya terkait adanya teman sejawat atau anggota keluarga yang menjadi korban dari pandemi.

Namun menurutnya, Saleh mestinya punya kontrol pada diri sendiri agar pernyataan yang disampaikan di forum resmi di DPR tak dikendalikan oleh emosi atau sentimen-sentimen yang sifatnya sangat personal.

Diketahui pernyataan menyoal ICU itu disampaikan Saleh dalam rapat kerja antara Komisi IX dengan Menkes dan Kepala BPOM, Selasa (13/7).

"Sebagai anggota DPR, forum rapat kerja dengan menteri itu harus digunakan secara efektif untuk membicarakan kebijakan strategis yang akan diambil negara untuk mengatasi pandemi ini. Apalagi Ungkapan Saleh disampaikan ketika raker dengan Kemenkes, kementerian yang paling bertanggungjawab soal kebijakan mengatasi pandemi mewakili pemerintah," ujarnya.

Karena itu pernyataan-pernyataan anggota DPR di rapat atau forum resmi seharusnya mengacu pada situasi dan juga kebutuhan seluruh rakyat.

Dia juga mengatakan titik pijak pembicaraan anggota harus bersadarkan situasi nyata yang dihadapi seluruh rakyat, lalu bersama menteri kesehatan mencarikan solusinya.

"Ketika anggota DPR menjadikan raker dengan menteri sebagai ajang curhat perasaan pribadi seperti yang ditunjukkan Saleh, maka yang justru muncul adalah pernyatan yang kontrapproduktif," kata Lucius.

Luruskan Pernyataan

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay pun meluruskan pernyataannya kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat rapat. Adapun pernyataan itu menyoal dirinya yang enggan mendengar kembali kabar anggota DPR tidak mendapatkan ICU untuk perawatan Covid-19.

Saleh berujar pernyataannya tersebut tidak ada maksud untuk melebih-lebihkan pejabat atau anggota DPR untuk mendapatkan fasilitas kesehatan.

"Dalam konteks ini, saya perlu meluruskan bahwa apa yang saya sampaikan di rapat tidak ada maksud untuk melebih-lebihkan para pejabat ataupun anggota DPR. Apa yang saya sampaikan adalah bagaimana agar pemerintah menyiapkan fasilitas kesehatan yang mumpuni untuk merawat seluruh pasien Covid, tanpa terkecuali dan tanpa membedakan kelas sosial," tutur Saleh kepada wartawan, Rabu (14/7/2021).

Saleh mengatakan dirinya mengikuti rapat dengan Menkes dan BPOM pada Selasa kemarin sampai selesai. Hal itu ia lakukan lantaran ingin turut memastikan agar usulan soal penyediaan fasilitas kesehatan, alat-alat kesehatan, terutama ICU dan obat-obatan dan lain-lain masuk dalam kesimpulan.

"Itu ada di dalam kesimpulan nomor 4 huruf (a)," ujar Saleh.

Dengan begitu, kata Saleh tidak ada niat dan arah dari diirinya atas pembicaraan kemarin untuk membeda-bedakan masyarakat.

"Saya justru selama ini memperjuangkan agar pelayanan kesehatan dapat dengan mudah diakses masyarakat. Semua orang sama haknya dalam bidang pelayanan kesehatan. Itu adalah amanat konstitusi yang harus dijaga," ujar Saleh.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI