Infografis
Suara.com - Pemerintah menyiapkan skenario Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali selama 6 pekan.
Mendengar hal tersebut, relawan LaporCovid-19, Firdaus Ferdiansyah, mengingatkan pemerintah untuk memastikan kebutuhan rakyat juga terjamin.
Firdaus tidak masalah dengan wacana perpanjangan PPKM Darurat tersebut meski ada catatan yang sejatinya bisa dilakukan pemerintah. Ia tidak mau nantinya pemerintah lagi-lagi kebingungan dalam bersikap karena bertemu dengan persimpangan jalan antara memilih kesehatan atau ekonomi.
"Silahkan saja diperpanjang, tetapi mohon dipertimbangkan untuk memastikan kebutuhan warga juga terjamin. Jangan sampai kemudian narasi-narasi dilema ekonomi dan kesehatan itu muncul lagi, itu hal yang tidak perlu dan sangat melelahkan," kata Firdaus saat dihubungi Suara.com, Rabu (14/7/2021).
Dengan meminta warga untuk tetap diam di rumah, pemerintah semestinya harus bisa memberikan jaminan hak atas dasar kebutuhannya. Meski pemerintah bakal memberikan bantuan sosial (bansos) kembali, LaporCovid19 mengingatkan atas skema penyalurannya.
Menurutnya banyak warga yang membutuhkan tetapi tidak bisa mendapatkan bansos.
"Seolah-olah mereka terlihat "mampu" karena tidak terdaftar sebagai penerima bansos, tetapi justru warga kelaparan. Belum lagi soal isu pemerataan dan kualitas dari bansos itu sendiri," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah akan mempersiapkan skenario pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga 6 minggu.
Hal ini dilakukan karena adanya risiko pandemi Covid-19 yang masih tinggi, khususnya varian delta.
Baca Juga: PPKM Darurat, Kapal Feri Rute Tanjungpinang-Lingga Berhenti Operasi
"PPKM darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin (12/7/2021).
