Kemenpora Kembali Raih WTP, Menpora: Berkat Perbaikan Tata Kelola Birokrasi Berkelanjutan

Suara.com - Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun anggaran 2020. Raihan WTP ini untuk kedua kalinya secara berturut-turut, sejak Kemenpora dipimpin Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali.

“Alhamdulillah untuk kedua kalinya tahun ini, laporan keuangan Kemenpora mendapatkan predikat WTP,” ujar Amali kepada wartawan, Selasa (13/7/2021) siang.

Menurutnya, raihan predikat WTP mungkin hal yang biasa bagi lembaga dan kementerian lainnya. Namun khusus untuk Kemenpora, raihan ini merupakan suatu yang baik dan istimewa untuk perbaikan tata kelola di lingkungan Kemenpora.

WTP ini baru diraih setelah 10 tahun lamanya. Bahkan pada periode 2015-2016, Kemenpora sempat disklaimer dan paling bagusnya meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sampai Menpora Amali memimpin kementerian ini.

Baca Juga: BPK Temukan Kejanggalan Laporan Realisasi Investasi di Zaman Bahlil Lahadalia

Capaian luar biasa ini bukan karena kerja menteri saja, melainkan hasil kerja semua pejabat yang ada di Kemenpora mulai dari Sesmen, Deputi, Sesdep, Asdep, Kepala Biro, Tenaga Ahli, Staf Ahli, Staf Khusus dan semua pegawai Kemenpora.

“Semua kita bekerjasama mulai dari tingkat atas sampai ke tingkat paling bawah. Kita sudah punya komitmen untuk memperbaiki tata kelola di Kemenpora ini dan Alhamdulillah kita mendapatkan penilaian WTP dari hasil pemeriksaan BPK dan mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan,” harapnya.

Selain itu, ditekankan Amali bahwa capaian ini bisa diraih karena semua pihak di Kemenpora sudah punya tekad dan komitmen untuk bergerak bersama melakukan perubahan terutama dalam penataan tata kelola birokrasi yang berkelanjutan.

Ia mencontohkan, semua bantuan fasilitas pada cabang-cabang olahraga untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional saat ini dilakukan secara terbuka. Tidak ada lagi negosiasi-negosiasi dan bahkan dana berapa dana yang diberikan, diusulkan, dan disetujui disaksikan wartawan dari berbagai media.

“Itu demi prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dan tentu teman-teman bisa memantau pelaksanaannya di lapangan, alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan baik. Tapi karena sekarang Covid-19, tidak mungkin kita agendakan upacara seperti yang sebelum-sebelumnya,” katanya.

Baca Juga: Panduan Susunan Acara Upacara Sumpah Pemuda di Sekolah Resmi dari Kemenpora

Amali menyampaikan, raihan WTP ini mendapat sambutan yang baik dari para pimpinan induk cabang olahraga. Sehingga menurutnya, pimpinan cabor menilai proposal anggaran yang diajukan mereka direview secara fair oleh tim dari akademisi, praktisi, dari internal Kemenpora.

“Ini yang membuat kita selangkah demi selangkah ada perbaikan di tata kelola birokrasi yang ada di Kemenpora ini. Sehingga laporan keuangan kami mendapatkan status WTP,” pungkasnya.

Hal ini diharapkan bisa dipertahankan, sebab percuma mencanangkan prestasi-prestasi olahraga kalau tata kelola tidak dibenahi. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola menjadi program prioritas nomor satu di Kemenpora.

“Karena kami yakin dengan tata kelola yang baik, maka pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan kepemudaan maupun keolahragaan itu akan bisa tertangani dengan baik. Tapi kalau tata kelolanya tidak kita rapikan atau tidak baik pasti hasil akhirnya juga tidak baik. Kami juga harus jaga jangan sampai menimbulkan masalah terutama masalah masalah hukum bagi institusi ini maupun bagi para pejabatnya,” tegasnya.