Infografis
Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut kalau vaksinasi gotong royong (VGR) merupakan inisiatif dan partisipasi dari komponen bangsa.
Menurutnya, para pengusaha dan korporasi ingin mendukung pemerintah untuk segera melandaikan pandemi Covid-19 melalui program VGR tersebut.
Sejak diumumkan, VGR atau vaksin berbayar itu langsung mengundang pro dan kontra dari masyarakat. Banyak pihak yang meminta supaya vaksin berbayar tersebut ditiadakan.
"Jadi ini bentuk inisiatif dan partisipasi ingin membantu pemerintah mempercepat target vaksinasi masyarakat," kata Moeldoko dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/7/2021).
Baca Juga: Alami Krisis Akibat Pandemi, Korea Utara Tolak Bantuan Vaksin Covid-19
Moeldoko lantas menerangkan kalau vaksin Gotong Royong itu diadakan untuk memberikan pilihan bagi masyarakat dalam mendapatkan vaksin secara mandiri.
Ia mengklaim tidak ada upaya pemaksaan bagi masyarakat untuk menggunakan vaksin berbayar.
"Tidak ada unsur paksaan, yang mampu silakan dan bisa mengurangi beban anggaran negara," ujarnya.
Meskipun ada vaksin gotong royong, Moeldoko memastikan kalau vaksin gratis akan tetap berjalan. Ia pun meminta masyarakat supaya tidak khawatir dengan stok vaksin gratis.
"Tidak akan menggantikan atau menghapus program vaksin rakyat yang diberikan pemerintah secara gratis," ucapnya.
Baca Juga: Penjual Kelapa di Semarang Panen Rejeki saat Pandemi, Satu Hari Bisa Laku 125 Buah
Terkait dengan vaksin berbayar, nantinya akan tersedia di bandara untuk melayani para pemegang paspor asing di Indonesia. Adapun target sasaran penerima vaksin adalah untuk individu, di mana semua penerimanya harus dinaungi badan usaha atau lembaga tempat dirinya bekerja.
"Inisiatif seperti ini perlu di tengah lonjakan angka Covid-19."
