Infografis
Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin, menanggapi riuhnya pro dan kontra terkait vaksin berbayar. Menurut Ngabalin, tidak ada kok niatan pemerintah membisniskan vaksin Covid-19.
Ali Mochtar Ngabalin menambahkan vaksin berbayar tersebut diadakan dengan tujuan untuk mempercepat tercapainya kekebalan komunitas alias herd immunity.
Ngabalin menegaskan, sesuai kebijakan Presiden Jokowi, vaksin untuk rakyat akan tetap gratis. Biaya vaksin seluruhnya ditanggung oleh negara melalui APBN.
Terkait perubahan vaksin sesuai Peraturan Menteri Kesehatan terbaru nomor 19 Tahun 2021 tentang Vaksin Gotong Royong, yang membuka keran vaksin berbayar, Ngabalin mengakui. Tapi, kata dia, vaksin berbayar ini tidak serta merta bisnis yang dikedepankan.
Baca Juga: Tegas! Fahri Hamzah Sentil DPR: Tugas Kalian Bicara, Jangan Diam Saja!
Vaksin Gotong Royong yang berbayar ini dipertuntukkan bagi individu atau kelompok masyarakat yang punya kelebihan uang maka bisa memilih vaksin berbayar yang akan dijalankan oleh BUMN itu.
Menurut Ngabalin, salah satu tujuan hadirnya vaksin berbayar ini adalah mengakselerasi perluasan akses vaksinasi dan akhirnya bisa tercapai herd immunity.
“Harapan yang diinginkan pemerintah kan di akhir 2021, setidaknya bisa mencapai 180 juta warga yang telah vaksinasi meski satu dosis vaksin saja, ini untuk bisa capai herd immunity,” jelasnya dalam siaran Apa Kabar Pagi tvOne seperti dikutip Terkini.id, Senin (12/7/2021).
Jadi, Ngabalin menegaskan vaksi berbayar ini merupakan salah satu upaya perluasan vaksin bagi rakyat, namun dengan pilihan membayar.
Ngabalin mengaku tertarik akan ikut vaksin berbayar. Alasannya dia ingin cepat mengerjar vaksin dosis kedua. Ngabalin sudah divaksi sekali namun jadwal vaksin dosis kedua masih menunggu beberapa pekan lagi. Makanya adanya keran vaksin berbayar ini menjadi solusi bagi orang seperti dia yang tak ingin menunggu terlalu lama untuk menuntaskan dosis vaksin.
Baca Juga: Perhatian, Ini Beda Varian Covid-19 Delta, Delta Plus, Kappa, dan Lambda
“Jadi bukan mentang-mentang kita dari KSP harus didahulukan, bukan. Jadwal sudah ditentukan dari kantor (tapi masih nunggu). Nah berhubung saya ada uang, maka saya langsung ke Kimia Farma (vaksin berbayar) untuk bisa lebih cepat (dapat dosis kedua). Orang kayak saya ini jutaan, di negeri ini,” jelas Ngabalin.
Nah mengenai vaksin berbayar yang dilakukan oleh perusahaan atau badan swasta, setahu Ngabalin maka karyawan akan mendapatkan vaksin gratis.
Cuma nanti biaya vaksin mandiri yang diselenggarakan oleh perusahaan atau swasta ini nanti akan dibebankan ke negara lho.
“Makanya ini adalah perluas akses vaksin Gotong Royong, sehingga masyarakat harus mengerti Presiden menetapkan aturannya ada, vaksin ini tak dipungut biaya, itu ditanggung oleh negara. Kecuali bagi vaksin individu perorangan yang biayai sendiri. Dibiayai perusahaan bisa, atau badan usaha. Juga bisa perorangan itu ada ketentuannya di Permenkes,” jelasnya.
Pemerintah menyatakan vaksinasi mandiri bisa dilakukan melalui klinik Kimia Farma mulai hari Senin, 12 Juli 2021.
Wakil Menteri BUMN Pahala N. Mansury, Vaksinasi Gotong Royong (VGR) Individu dapat mempercepat pembentukan kekebalan komunal (herd immunity) sehingga pemulihan perekonomian nasional dapat berjalan lebih cepat.
