Infografis
Suara.com - Pemerintah melalui BUMN Kimia Farma akan menjual vaksin Covid-19 merek Sinopharm kepada warga melalui skema vaksinasi gotong royong individual atau vaksinasi berbayar.
Harga vaksin Covid-19 yang dijual Kimia Farma ditetapkan sebesar Rp 321.660 per dosis dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per dosis. Vaksin Sinopharm butuh dua dosis, sehingga rakyat harus mengeluarkan uang sekitar Rp 900 ribu.
Vaksinasi bisa dibeli dan dilakukan di 8 apotek Kimia Farma di Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, dan Bali mulai 12 Juli 2021.
Koalisi Warga Untuk Keadilan Akses Kesehatan mengatakan selama ini pengadaan vaksinasi Covid-19 menggunakan skema pembelian oleh Pemerintah dan/atau mendapatkan donasi dari negara lain (CEPI/COVAX).
"Artinya, uang yang digunakan oleh Pemerintah untuk membeli vaksin ke produsen merupakan uang rakyat. Di tengah lambatnya pelaksanaan dan keterbatasan ketersediaan vaksin, seharusnya pemerintah memaksimalkan akses dan kemudahan dalam pelaksanaan vaksinasi program," kata koalisi, Senin (12/7/2021).
Pemerintah inkonsisten sebab mempermainkan regulasi dari vaksin gratis lalu diubah menjadi berbayar, padahal Presiden Joko Widodo pada Desember 2020 dengan tegas menyebut vaksin Covid-19 gratis untuk semua.
"Ini jelas sebuah bentuk kebohongan dan inkonsistensi nyata dari janji Presiden Joko Widodo yang menyatakan pada Desember 2020 lalu bahwa Vaksin Covid-19 diberikan secara gratis untuk seluruh masyarakat," tegasnya.
"Kami Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan mendesak pemerintah untuk mencabut program vaksinasi gotong royong berbayar," sambungnya.
Koalisi ini terdiri dari; LaporCovid19, YLBHI, ICW, Lokataru, PSHK, TII, Pusat Studi Hukum HAM (HRLS) FH UNAIR, KontraS, Lokataru, Indonesia Global Justice (IGJ), Jala PRT, RUJAK, Covid Survivor Indonesia (CSI), WALHI, Yayasan Perlindungan Insani Indonesia, KawalCOVID-19, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan LBH Masyarakat.
Baca Juga: Demokrat: Jualan Vaksin Oleh Negara Adalah Penjajahan Kepada Rakyat
