Infografis
Suara.com - Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) menilai program vaksinasi gotong royong individual atau vaksin berbayar oleh Kimia Farma (KAEF) dinilai sebagai praktik bisnis yang merugikan rakyat.
Sekjen Seknas FITRA Misbah Hasan mengatakan kebijakan ini diambil di tengah kondisi kebingungan masyarakat bertahan hidup akibat pandemi Covid-19 dan keterbatasan jumlah vaksin.
"Praktik bisnis mengambil keuntungan di tengah situasi keprihatinan saat ini, sangat tidak manusiawi dan mencederai rasa keadilan masyarakat yang sedang berjuang hidup dan mati melawan covid-19," kata Misbah, Senin (12/7/2021).
Dia mengatakan penambahan anggaran yang baru saja pemerintah lakukan untuk penanganan kesehatan sebesar Rp 13,01 triliun dari Rp 172,84 triliun menjadi Rp 185,85 triliun.
Termasuk anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional untuk BUMN yang saat ini sebesar Rp 121,73 triliun seharusnya vaksin masih tetap gratis.
"Pemerintah harus mencabut kebijakan vaksin berbayar, karena Vaksinasi merupakan hak warga yang paling asasi rakyat, hak untuk hidup. Harusnya bila pemerintah bisa memproduksi vaksin sendiri, segera didistribusikan secara gratis ke rakyat untuk menambah keterbatasan vaksin yang ada," tegasnya.
Pemerintah juga harus mempercepat serapan anggaran kesehatan untuk vaksinasi dan perbaikan layanan penanganan covid-19 di Rumah Sakit dan pelayanan kesehatan yang ditunjuk.
"Pastikan ketersediaan oksigen, ventilator, dan ruang perawatan layak bagi penderita covid-19," ucap Misbah.
Kimia Farma Jualan Vaksin
Baca Juga: Joe Biden Kirim 3 Juta Vaksin Moderna ke Indonesia
Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan PT Kimia Farma Tbk, Ganti Winarno Putro, mengatakan pelayanan Program Vaksinasi Gotong Royong Individu sudah bisa diakses di 8 jaringan Klinik Kimia Farma.
