Infografis
Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengizinkan Kimia Farma menjual vaksin Covid-19 mulai 12 Juli 2021 besok
Anggota DPR heran pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengizinkan Kimia Farma untuk menjual vaksin untuk individu dalam skema vaksin gotong royong. Padahal prinsip vaksinasi adalah gratis tanpa dipungut biaya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan, wakil rakyat tidak pernah mendapatkan penjelasan dari Kemenkes atau pun Kimia Farma terkait rencana vaksin individu berbayar ini.
"Beli? Hah? Sumpah don't ask me about that (jangan tanya saya soal ini). Kami di Komisi IX belum pernah mendengar ataupun dilapori akan ada istilah Vaksin Gotong Royong Individual, apalagi beli," kata Ninik saat dihubungi, Minggu (11/7/2021).
Politisi PKB itu menegaskan, dalam rapat kerja bersama pemerintah dan DPR diputuskan hanya ada dua program vaksinasi, yakni program vaksinasi yg digelar pemerintah, dan program vaksinasi gotong royong, semuanya gratis.
"Dan keduanya gratis, sesuai keputusan komisi IX dan diperkuat oleh keputusan Presiden Jokowi. Menurut saya bukan lagi ditunda tapi harus dibatalkan ini," tegasnya.
Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay mendesak pemerintah untuk menjelaskan maksud dari vaksinasi gotong royong individu yang berbayar ini.
"Kalau dijual bebas seperti itu, apa nanti malah tidak akan terjadi komersialisasi? Bukankah vaksinasi itu semestinya gratis? Ini yang saya kira perlu diperjelas," kata Saleh saat dihubungi.
Saleh juga mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab dalam program vaksinasi berbayar ini, termasuk penanggung jawab jika terjadi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi.
Baca Juga: KADIN Sebut Pekerja Asing Bisa Nikmati Vaksin Gotong Royong
"Harus diakui bahwa KIPI masih selalu ada. Itu perlu diawasi dan dimonitor. Nah, apakah mekanisme pembelian vaksin di Kimia Farma ini juga akan dievaluasi dan diawasi? Bagaimana koordinasinya dengan komnas/komda KIPI?," ucapnya.
