Infografis
Suara.com - Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) rutin menggelar web seminar atau Webinar yang mengupas persoalan-persoalan kekinian. Dalam webinar episode kali ini, Sabtu (10/7/2021), MIPI menghadirkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk membahas ujian sekaligus tantangan sistem pemerintahan daerah di Indonesia.
Webinar yang disiarkan melalui aplikasi Zoom dan channel YouTube MIPI itu juga dihadiri para pakar ilmu pemerintahan MIPI, media, akademisi, hingga masyarakat umum sebagai bagian dari praktik ilmu pemerintahan dalam tataran praktis, juga para pengambil kebijakan di tengah pandemi Covid-19.
Webinar bertajuk "Ujian dan Tantangan Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19," ini dihadirkan MIPI, mengingat diperlukannya improvisasi dan terobosan taktis sebagai bagian implementasi ilmu pemerintahan, apalagi dalam kondisi tak biasa seperti pandemi Covid-19.
Dalam kesempatan itu, Ganjar mengurai berbagai upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng dalam menghadapi pandemi, lewat Jogo Tonggo, Jateng Di Rumah Saja, Lapak Ganjar, pembentukan Satgas Oksigen dan Aplikasi JOSS (Jateng Oxygen Stock System) dan sederet inovasi lainnya, dihadirkan untuk percepatan penanganan pandemi.
Baca Juga: Kemendagri Terbitkan Aturan Perpanjangan PPKM Mikro, 43 Daerah Diperketat
Meski menghadirkan orang nomor satu di Jateng, diskusi berlangsung cair. Ganjar yang akrab disapa Mas Ganjar, terbuka dalam menjawab berbagai pertanyaan yang dilontarkan peserta webinar yang antusias mengikuti diskusi.
Tak hanya antusias, webinar MIPI kali ini juga bisa dikatakan diikuti oleh peserta terbanyak, dengan pertanyaan-pertanyaan yang seolah tak berhenti ditujukan oleh peserta kepada narasumber. Ganjar pun sesekali berseloroh, "Ayo 100 pertanyaan lagi boleh," katanya.
Webinar MIPI diharapkan memberikan kontribusi terhadap pemerintah yang berjalan di Indonesia. Dengan isu soal tantangan sistem pemerintahan di Indonesia pada masa pandemi, maka diharapkan muncul gagasan-gagasan baru bagi perbaikan sistem pemerintahan dan kebijakan yang dihasilkan di masa pandemi Covid-19.
