Infografis
Suara.com - Mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai sebut koordinator PPKM Darurat yang juga Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menggunakan bahasa preman pasar dalam pernyataannya soal lockdown.
Lewat sebuah cuitan yang diunggah di akun Twitternya, Kamis (8/7/2021) Pigai menyebut bahwa ia menyukai pernyataan Luhut yang mengatakan bahwa semua rakyat akan mati jika diterapkan kebijakan lockdown.
Pigai juga menyebut bahwa secara tersirat Luhut sudah mengibarkan bendera putih, lantaran rezim yang tak mampu memimpin.
"Pak Luhut pakai bahasa Preman Pasar. Saya suka pernyataan ini karena Luhut secara tersirat sudah kibarkan bendera putih karena rezim ini tidak mampu memimpin," tulis Pigai dalam cuitannya seperti dikutip suara.com, Jumat (9/7/2021).
Baca Juga: Soroti Jatim, Luhut Minta Mobilitas Warga Dibatasi: Kuncinya Pengetatan
Selanjutnya, Pigai bahkan menyaranka Jokowi untuk mundur apabila sudah tak sanggup. Ia menyebut bukan hanya pemerintahan Jokowi saja, namun juga ada beberapa negara lain yang pejabatnya mundur.
"Saya sarankan Jokowi & Rezim mundur kalau tidak sanggup. Bukan kalian sendiri, Negara lain juga mundur ko," lanjut Pigai.
Sebelumnya, Luhut sempat bicara soal kebijakan PPKM hingga lockdown di podcast Deddy Corbuzier. Ia menyebut jika diterapkan lockdown maka semua rakyat akan mati.
"Lockdown itu gini, tidak segampang itu juga, mati semua rakyat nanti kalau kita lockdown. Jadi kita pikir-pikir bagaimana saya kan sudah bilang tadi, bagaimana kita nyeimbangkan, masih bisa," ucap Luhut dalam sebuah video di kanal YouTube Deddy Corbuzier, seperti dikutip suara.com, Jumat (9 Juli 2021).
"Sekarang pertanyaan juga kalau kita lockdown, apa bisa kita lockdown, itu juga pertanyaan berikutnya. Belum tentu juga bisa," lanjutnya.
Baca Juga: Rocky Gerung Soal TKA China ke Indonesia: Kenapa TKA China Kerja, Publik Nggak Boleh?
Oleh sebab itu, menurut Luhut, semua keputusan yang dikeluarkan pemerintah telah ditimbang matang-matang. Banyak pertimbangan yang harus dipikirkan sebelum kebijakan diterapkan.
"Jadi kita timbang-timbang matang. Makanya saya bilang tadi, proses pengambilan keputusan itu tidak sesederhana itu, tidak satu angle aja kita lihat. Banyak pertimbangan-pertimbangan lain sebelum go," pungkasnya.
