Cek Fakta
Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon menilai pemerintah harus segera kibarkan bendera putih dan membuka tangan untuk menerima bantuan asing terkait penanganan Covid-19. Hal itu dipintanya karena melihat sejumlah masalah yang dialami pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.
"Kibarkan bendera putih dan buka tangan lebar menerima bantuan dari negara-negara sahabat apalagi yang sudah berhasil mengatasi pandemi," kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/7/2021).
Fadli menganggap kalau Indonesia sangat membutuhkan intervensi global untuk meredam jumlah korban lebih banyak.
Ia mengatakan kalau pemerintah semestinya bisa bersikap realistis dalam menghadapi gelombang baru Covid-19. Sebab, mulai dari infrastruktur kesehatan, logistik, serta jumlah tenaga kesehatan terbukti sudah berada di ambang batas. Karena itu, Fadli menilai kalau pemerintah tidak bakal sanggup menghadapi situasi yang terus memburuk.
Baca Juga: Soal Usulan RS Khusus Pejabat, Demokrat Ingat Kondisi Bangsa Sedang Berat-beratnya
"Suka atau tidak suka, kita harus segera meminta bantuan dunia internasional, terutama negara-negara yang terbukti sudah berhasil mengatasi pandemi," ujarnya.
Lantas Fadli membeberkan sejumlah alasan kenapa Indonesia membutuhkan langkah yang luar biasa guna mengatasi gelombang baru Covid-19.
Alasan pertama ialah soal tingginya kasus Covid-19 di Indonesia akhir-akhir ini. Jumlah terakhir sempat memecah rekor yakni hingga 34.379 orang per 7 Juli 2021.
Ia memprediksi kalau angka tersebut akan terus bertambah bahkan tembus ke 50 ribu kasus.
"Jika kita tak segera mengambil langkah luar biasa," ujarnya.
Baca Juga: Sejumlah Anak 12 Tahun ke Atas di Pekanbaru Ikuti Vaksinasi Massal
Kemudian alasan kedua ialah soal kebijakan yang diambil pemerintah. Saat ini pemerintah tengah menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali. Akan tetapi pada praktiknya, kebijakan itu belum bisa membatasi kegiatan masyarakat.
Kata Fadli, sebagian masyarakat merasa perlu mencari nafkah harian untuk kebutuhan hidup sehati-hari karena pemerintah tidak memberi kompensasi atas pembatasan ini.
Apalagi, di sisi lain, Pemerintah masih saja membuka pintu bandara dan pelabuhan serta TKA asing dari China masih bisa melenggang masuk. Keadaan tersebut dianggap Fadli membuat sebagian masyarakat merasa didiskriminasi.
Lalu soal kemampuan infrastruktur kesehatan Indonesia yang sudah berada di ambang batas. Menurut data Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), saat ini okupansi tempat tidur di berbagai rumah sakit di Jakarta, Banten, Yogyakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah sudah mencapai 100 persen.
PERSI juga menyampaikan bahwa jumlah kasus aktif telah meningkat di 28 provinsi. Disaat yang bersamaan, tabung oksigen dan oksigennya sendiri menjadi langka dan tak memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkan.
Meski pandemi saat ini masih berpusat di Jawa, namun lonjakan kenaikan kasus, lonjakan okupansi ruangan di rumah sakit, juga terjadi di luar Jawa, seperti Kalimantan Barat, Lampung dan Kepulauan Riau.
"Jika kasus ini terus meningkat, krisis bukan hanya akan terjadi di rumah sakit-rumah sakit di Jawa, tapi juga di berbagai provinsi lain di luar Jawa," ucapnya.
Lanjut ke persoalan yang keempat yakni krisis tenaga kesehatan. Fadli menyinggung terkait jumlah dokter yang meninggal akibat Covid-19 di Indonesia telah melebihi angka 400 orang.
Kalau digabungkan dengan tenaga kesehatan lain, seperti perawat, misalnya, jumlah kematian tenaga kesehatan sudah menembus angka seribu orang. Para dokter dan tenaga kesehatan lainnya adalah pejuang dengan perlengkapan terbatas.
Apalagi menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI), tingkat kematian tenaga kesehatan di Indonesia berada di urutan ketiga tertinggi di dunia, bahkan menjadi yang tertinggi di Asia.
"Jika krisis ini terus memburuk, kita mungkin masih bisa membuka rumah sakit darurat, namun tenaga kesehatan tidak bisa disediakan secara instan," tegasnya.
Terakhir ialah soal krisis ketersediaan vaksin. Hingga saat ini, jumlah penduduk Indonesia yang sudah menerima vaksin kurang dari 5 persen.
Padahal pemerintah sempat mengumumkan kalau Indonesia menerima 118,7 juta dosis vaksin Sinovac dan AstraZeneca pada 30 Juni lalu. Tetapi jumlah itu jauh dari cukup untuk memvaksinasi 181,5 juta orang, atau 70 persen dari populasi.
"Dengan tingkat ketersediaan vaksin yang rendah, serta laju vaksinasi yang juga lambat, tanpa langkah luar biasa, kita tidak akan bisa menghadapi tsunami Covid-19."
