Infografis
Suara.com - DPP Partai Amanar Nasional (PAN) memberikan teguran kepada Wasekjen Rosaline Irene Rumaseuw. Teguran itu diberikan menyusul pernyataan Rosaline menyoal perlunya rumah sakit khusus pejabat.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi. Viva mengatakan pernyataan Rosaline bersifat pribadi.
"DPP PAN telah memberikan teguran kepada dokter Rosaline atas pernyataannya yang bersifat pribadi di acara webinar tentang perlunya rumah sakit khusus pejabat. Pernyataan tersebut adalah tidak tepat dan terkesan diucapkan karena perasaan sedih dan emosional," kata Viva kepada wartawan, Kamis (8/7/2021).
Atas tindakan kadernya itu, Viva mewakili PAN menyampaikan permohonan maaf.
Baca Juga: Tolak Usulan RS Covid Khusus Pejabat, PPP: Difasilitasi Asuransi Saja Udah Bagus
Sebagaimana diketahui, pernyataan Rosaline menjadi kontroversial lantaran dianggap tidak berempati kepada rakyat.
"PAN mengucapkan permintaan maaf atas pernyataan dokter Rosaline karena hal itu bukan dan tidak mewakili sikap partai," kata Viva.
Bukan Sikap Partai
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Rosaline Irene Rumaseuw tengag mendapat sorotan usai meminta rumah sakit khusus pejabat. Terkait pernyataannya yang kontroversi, PAN meluruskan.
Wasekjen DPP PAN Irvan Herman mengatakan pernyataan Rosaline merupakan pendapan pribadi dan bukan sikap partai. Irvan berujar bahwa PAN tidak pernah membahas apalagi mengusulkan rumah sakit khusus pejabat, seperti yang dikatakan Rosaline sebelumnya.
Baca Juga: Tak Setuju Usulan Rumah Sakit Khusus Pejabat, PKS: Harusnya Berkorban untuk Rakyat
"Kami juga kaget tiba tiba yang bersangkutan mengusulkan rumah sakit khusus pejabat. Itu sepenuhnya usulan pribadi. PAN tidak pernah membahas apalagi mengusulkan Rumah Sakit khusus pejabat,"
Menurut Irvan, Rosaline berpendapat demikian karena sedang merasa sedih rekannya John Mirin yang juga anggota Fraksi PAN di DPR wafat karena penanganan yang terlambat di rumah sakit.
Irvan mengatakan sikap PAN dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini jelas dan terang, yaitu seluruh kader PAN baik di lembaga eksekutif maupun legislatif harus turun langsung membantu rakyat yang kesusahan karena pandemi Covid.
"Justru usulan PAN adalah bagaimana caranya rakyat dapat fasilitas rumah sakit kelas pejabat. Jangan membeda-bedakan fasilitas kesehatan untuk mereka yang tidak mampu apalagi dalam situasi Pandemi Covid-19 ini," lanjutnya.
Sebab dikatakan Irvan sebagaimana Pasal 28 H UUD 1945 ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Irvan memastikan bahwa PAN mendukung kebijakan PPKM Darurat dan terus bergerak membantu rakyat yang terdampak pandemi Covid-19.
"PAN saat ini sedang bergerak membantu pemerintah dengan menyelenggarakan program vaksinasi di banyak tempat. Ini adalah ikhtiar kami untuk bahu membahu keluar dari Pandemi Covid-19 ini," tandasnya.
Minta RS Khusus Pejabat
![Wasekjen PAN Rosaline Irene Rumaseuw. [Tangkapan layar akun Facebook Rosaline Irene Rumaseuw]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/07/07/33447-wasekjen-pan-rosaline-irene-rumaseuw-tangkapan-layar-akun-facebook-rosaline-irene-rumaseuw.jpg)
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Rosaline Irene Rumaseuw, tengah mendapat sorotan tajam dari publik karena meminta pemerintah menyediakan rumah sakit khusus anggota DPR dan pejabat.
Pasalnya, Rosaline menuturkan banyak anggota dewan, pejabat, dan sanak keluarganya yang positif covid-19 tapi kesusahan mendapat ruang di RS.
"Saya minta perhatian kepada pemerintah, bagaimana caranya harus ada rumah sakit khusus buat pejabat negara. Segitu banyak orang dewan kok tidak memikirkan masalah kesehatannya," kata Rosaline saat menjadi pembicara webinar Persepsi Netizen Terhadap Penanganan Covid-19, Rabu (7/7/2021).
Ia mengakui, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto biasa dipakai pejabat yang sakit, termasuk positif covid-19.
Tapi, menurut Rosaline, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI harus menyediakan RS lain untuk pejabat yang terpapar corona.
Menurut Rosaline, RS khusus pejabat itu masih wajar, karena para pejabat negara termasuk anggota DPR sudah bekerja untuk rakyat.
"Karena pejabat negaranya harus diistimewakan, dia ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya," ujar Rosaline.
Rosaline menuturkan, banyak pejabat negara yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan saat jumlah pasien positif covid-19 melonjak naik.
Dia menceritakan pengalaman kawannya di anggota Komisi II DPR RI yang baru-baru ini meninggal dunia karena covid-19.
Rosaline menceritakan, dirinya dan sejumlah teman sudah meminta-minta ke Rumah Sakit Medistra agar rekan sekerjanya itu mendapat ruang perawatan, tapi tak dapat.
"Sekarang saja, saya sambil webinar ini sambil mengatur beberapa teman DPR agar dapat ruangan di rumah sakit. Semua masing-masing berusaha beli kursi roda biar bisa duduk."
