Infografis
Sebelumnya, Ma'ruf sudah meminta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk berangkat ke Papua. Namun itu urung dilakukan karena kondisi penyebaran Covid-19 yang belum terkendali.
Masduki juga menyebut kalau saat ini Ma'ruf tengah menangani urusan reformasi birokrasi dengan kementerian/lembaga terkait.
"Ya, walaupun memang ada banyak hambatan, tetapi wapres terus saja melakukan pemantauan-pemantauan sampai di mana jalannya dan seterusnya," ucapnya.
Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes) ikut menyuarakan kritik terhadap pejabat negeri via media sosial seperti BEM UI dan BEM UGM sebelumnya.
Dalam unggahannya di instagram @bemkmunnes, mereka membuat meme dan menjuluki Presiden Joko Widodo atau Jokowi: "The King of Lip Service", Wapres Ma'ruf Amin: The King of Silent", dan Ketua DPR RI Puan Maharani: The Queen of Ghosting.
"Indonesian Political Troll, dalam rangka kritik terhadap rezim Jokowi yang dinilai tidak cakap dalam bertugas, menciderai hak dan kebebasan sipil, serta terperangkap dalam sistem politik yang oligarkis," tulis @bemkmunnes dalam unggahannya, dikutip Suara.com, Rabu (7/7/2021).
BEM Unnes menilai kinerja Ma'ruf Amin sebagai wapres tidak terlihat di masa pandemi Covid-19, seharusnya juga turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan oleh presiden.
"Secara umum, masyarakat menilai Wakil Presiden Ma'ruf Amin terlihat absen dan diam. Anehnya, dalam beberapa kali memberikan tanggapan di muka publik, ia justru hanya terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas, yakni agama Islam," jelasnya.
"Hal ini tampak pada statement politiknya tentang halalnya BPJS dan hukum Fardlu Kifayyah melaksanakan vaksinasi Covid-19," sambung BEM Unnes.
Baca Juga: Buka-bukaan Jubir Wapres Usai Ma'ruf Amin Dijuluki The King of Silent
