Infografis
Suara.com - Usai Presiden Joko Widodo atau Jokowi dijuluki The King of Lip Service, giliran sang Wapres Ma'ruf Amin disemati The King of Silent. Julukan itu disematkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM Unnes).
Julukan itu muncul di media sosial BEM Unnes dan viral hingga memantik banyak perhatian khalayak. Bukan tanpa sebab, mahasiswa menilai Ma'ruf Amin banyak 'diam' dan jarang muncul menghadapi berbagai persoalan bangsa. Terutama saat negeri dihantam pandemi saat ini.
Namun demikian, kritikan itu ditanggapi oleh Juru Bicara Wapres Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi. Ia pun memaparkan tujuh tugas Wapres yang sedang dikerjakan.
Ia menjelaskan, sebagai wakil dari Presiden Jokowi, Ma'ruf memiliki tugas yang dilimpahkan dari kepala negara. Di mana ada beberapa tugas yang kemudian kerjakan oleh Ma'ruf selama ini.
Baca Juga: Buka-bukaan Jubir Wapres Usai Ma'ruf Amin Dijuluki The King of Silent
Secara garis besar, Ma'ruf menjadi koordinator dari program kerja yang dijalankan beberapa kementerian/lembaga. Pertama ialah soal masalah mengentaskan kemiskinan.
"Sekali lagi adalah untuk mengkoordinasi, bukan dia bekerja untuk itu, yang bekerja adalah kementerian, karena lembaga kemeneterian dan pendanaannya ada di situ daan itu beberapa kali wapres melakukan rapat-rapat koordinasi," kata Masduki dalam konferensi persnya pada Rabu (7/7/2021).
Kemudian Ma'ruf juga menjalani jabatan sebagai Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Dalam tugasnya, Ma'ruf kerap menggelar rapat untuk mengkoordinasikan terkait pembangunan halal industry, jaringan keuangan syariah hingga mensosialisasikan soal ekonomi syariah.
Ma'ruf menjelaskan kepada masyarakat kalau ekonomi syariah itu berjalan seiring dengan ekonomi nasional dan bersifat inklusif.
"Itu juga dijelaskan oleh Wapres dan sekarang alhamdulillah berkembang sesuai dengan maraknya ada semangat kalangan muda untuk melakukan hijrah," tuturnya.
Baca Juga: Tak Marah Dijuluki The King of Silent, Jubir: Wapres Ma'ruf Kalau Dikritik Biasa Saja
Tugas berikutnya ialah soal Papua. Ma'ruf ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Sejauh ini Ma'ruf sudah menggelar rapat dengan kementerian terkait untuk segera memulai pembangunan kesejahteraan di timur Indonesia.
Sebelumnya, Ma'ruf sudah meminta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk berangkat ke Papua. Namun itu urung dilakukan karena kondisi penyebaran Covid-19 yang belum terkendali.
Masduki juga menyebut kalau saat ini Ma'ruf tengah menangani urusan reformasi birokrasi dengan kementerian/lembaga terkait.
"Ya, walaupun memang ada banyak hambatan, tetapi wapres terus saja melakukan pemantauan-pemantauan sampai di mana jalannya dan seterusnya," ucapnya.
Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes) ikut menyuarakan kritik terhadap pejabat negeri via media sosial seperti BEM UI dan BEM UGM sebelumnya.
Dalam unggahannya di instagram @bemkmunnes, mereka membuat meme dan menjuluki Presiden Joko Widodo atau Jokowi: "The King of Lip Service", Wapres Ma'ruf Amin: The King of Silent", dan Ketua DPR RI Puan Maharani: The Queen of Ghosting.
"Indonesian Political Troll, dalam rangka kritik terhadap rezim Jokowi yang dinilai tidak cakap dalam bertugas, menciderai hak dan kebebasan sipil, serta terperangkap dalam sistem politik yang oligarkis," tulis @bemkmunnes dalam unggahannya, dikutip Suara.com, Rabu (7/7/2021).
BEM Unnes menilai kinerja Ma'ruf Amin sebagai wapres tidak terlihat di masa pandemi Covid-19, seharusnya juga turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan oleh presiden.
"Secara umum, masyarakat menilai Wakil Presiden Ma'ruf Amin terlihat absen dan diam. Anehnya, dalam beberapa kali memberikan tanggapan di muka publik, ia justru hanya terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas, yakni agama Islam," jelasnya.
"Hal ini tampak pada statement politiknya tentang halalnya BPJS dan hukum Fardlu Kifayyah melaksanakan vaksinasi Covid-19," sambung BEM Unnes.
