Infografis
Suara.com - Usai Presiden Joko Widodo atau Jokowi dijuluki The King of Lip Service, giliran sang Wapres Ma'ruf Amin disemati The King of Silent. Julukan itu disematkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM Unnes).
Julukan itu muncul di media sosial BEM Unnes dan viral hingga memantik banyak perhatian khalayak. Bukan tanpa sebab, mahasiswa menilai Ma'ruf Amin banyak 'diam' dan jarang muncul menghadapi berbagai persoalan bangsa. Terutama saat negeri dihantam pandemi saat ini.
Namun demikian, kritikan itu ditanggapi oleh Juru Bicara Wapres Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi. Ia pun memaparkan tujuh tugas Wapres yang sedang dikerjakan.
Ia menjelaskan, sebagai wakil dari Presiden Jokowi, Ma'ruf memiliki tugas yang dilimpahkan dari kepala negara. Di mana ada beberapa tugas yang kemudian kerjakan oleh Ma'ruf selama ini.
Secara garis besar, Ma'ruf menjadi koordinator dari program kerja yang dijalankan beberapa kementerian/lembaga. Pertama ialah soal masalah mengentaskan kemiskinan.
"Sekali lagi adalah untuk mengkoordinasi, bukan dia bekerja untuk itu, yang bekerja adalah kementerian, karena lembaga kemeneterian dan pendanaannya ada di situ daan itu beberapa kali wapres melakukan rapat-rapat koordinasi," kata Masduki dalam konferensi persnya pada Rabu (7/7/2021).
Kemudian Ma'ruf juga menjalani jabatan sebagai Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Dalam tugasnya, Ma'ruf kerap menggelar rapat untuk mengkoordinasikan terkait pembangunan halal industry, jaringan keuangan syariah hingga mensosialisasikan soal ekonomi syariah.
Ma'ruf menjelaskan kepada masyarakat kalau ekonomi syariah itu berjalan seiring dengan ekonomi nasional dan bersifat inklusif.
"Itu juga dijelaskan oleh Wapres dan sekarang alhamdulillah berkembang sesuai dengan maraknya ada semangat kalangan muda untuk melakukan hijrah," tuturnya.
Baca Juga: Buka-bukaan Jubir Wapres Usai Ma'ruf Amin Dijuluki The King of Silent
Tugas berikutnya ialah soal Papua. Ma'ruf ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Sejauh ini Ma'ruf sudah menggelar rapat dengan kementerian terkait untuk segera memulai pembangunan kesejahteraan di timur Indonesia.
