Infografis
Suara.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera ikut menganggapi soal alasan jaksa penuntut umum pada Kejari Jakarta Pusat yang tidak mengajukan kasasi atas korting hukuman Pinangki Sirna Malasari di tingkat banding. Dia beranggapan sangat lumrah jika masyarakat memberikan catatan terhadap diskon hukuman Pinangki dari 10 tahun menjadi empat tahun penjara.
Saat dihubungi Suara.com, Mardani awalnya mengatakan kasus korupsi mantan jaksa itu sudah termasuk dalam kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Menurutnya, sudah sangat layak jika Pinangki dijatuhi hukumam maksimal.
"Pertama korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum itu kejahatan luar biasa. Konsensusnya bahkan lebih berat hukumannya," kata Mardani saat dihubungi Suara.com, Selasa (6/7/2021).
Kemudian komentar yang kedua, Mardani menilai penanganan kasus Pinangki tersebut merupakan ujian bagi pelaksaan hukum. Sehingga hukuman yang diberikan tidak terkesan tajam ke bawah tumpul ke atas.
Baca Juga: Ditentang PKS, Ferdinand Malah Semangat Dukung Jokowi 3 Periode
"Jangan tajam ke bawah dan tumpul ke atas," ucapnya.
Lebih lanjut, Anggota Komisi II DPR RI itu mengatakan, pada akhirnya masyarakat melihat saat ini terkait hasil vonis hukuman terhadap Pinangki menunjukkan bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
"Sangat wajar jika publik memberi catatan," kata dia.
![Kolase foto eks jaksa Pinangki / [SuaraSulsel.id / Akun Twitter @@TofaTofa_id]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/06/16/23158-jaksa-pinangki.jpg)
Ogah Kasasi
Kejari Jakarta Pusat sebelumnya memastikan tidak mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang 'menyunat' hukuman terhadap Jaksa Pinangki. Mereka berdalih, tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU telah terpenuhi.
Baca Juga: TKA China Datangi RI, PKS: Tunda WNA Masuk Indonesia sampai PPKM Selesai
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Riono Budisantoso mengatakan pertimbangan lain yakni lantaran pihaknya tak memiliki alasan untuk mengajukan kasasi. Hal itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat 1 KUHAP.
"JPU berpandangan bahwa tuntutan JPU telah dipenuhi dalam putusan PT (Pengadilan Tinggi), selain tidak terdapat alasan untuk mengajukan permohonan kasasi sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP," kata Budisantoso kepada wartawan, Selasa (6/7/2021).
Hukuman Pinangki Didiskon
Majelis banding PT Jakarta yang diketuai oleh Muhammad Yusuf dengan hakim anggota Haryono, Singgih Budi Prakoso, Lafat Akbar, dan Renny Halida Ilham Malik pada tanggal 14 Juni 2021 mengorting putusan jaksa Pinangki Sirna Malasari menjadi 4 tahun dan denda sebesar Rp600 juta dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Putusan banding tersebut memotong vonis majelis hakim tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Februari 2021 yang sebelumnya menjatuhkan vonis 10 tahun penjara ditambah denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan.
