Infografis
Suara.com - Kejaksaan Negeri atau Kejari Jakarta Pusat tidak mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang 'menyunat' hukuman terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari.
Menanggapi itu Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera berikan komentarnya. Pertama Mardani menyoroti kasus yang dilakukan oleh Pinangki bukan lah kejahatan biasa. Menurutnya, kejahatan tersebut secara konsensus harus lebih besar hukumannya.
"Pertama korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum itu kejahatan luar biasa. Konsensusnya bahkan lebih berat hukumannya," kata Mardani saat dihubungi Suara.com, Selasa (6/7/2021).
Kemudian komentar yang kedua, Mardani menilai penanganan kasus Pinangki tersebut merupakan ujian bagi pelaksaan hukum. Sehingga hukuman yang diberikan tidak terkesan tajam ke bawah tumpul ke atas.
"Jangan tajam kebawah dan tumpul ke atas," ungkapnya.
Lebih lanjut, Anggota Komisi II DPR RI itu mengatakan, pada akhirnya masyarakat melihat saat ini terkait hasil vonis hukuman terhadap Pinangki menunjukkan bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
"Sangat wajar jika publik memberi catatan," tandasnya.
Sebelumnya, kejaksaan Negeri atau Kejari Jakarta Pusat tidak mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang 'menyunat' hukuman terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Mereka berdalih, tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU telah terpenuhi.
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Riono Budisantoso mengatakan pertimbangan lain yakni lantaran pihaknya tak memiliki alasan untuk mengajukan kasasi. Hal itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat 1 KUHAP.
Baca Juga: Jaksa Setuju Hukuman Pinangki 4 Tahun, Najwa Shihab: Hahahaha Ketawa Bareng Yuk
"JPU berpandangan bahwa tuntutan JPU telah dipenuhi dalam putusan PT (Pengadilan Tinggi), selain tidak terdapat alasan untuk mengajukan permohonan kasasi sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP," kata Budisantoso kepada wartawan, Selasa (6/7/2021).
