Infografis
Suara.com - Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS, Mulyanto meminta pemerintah tidak terburu-buru memutuskan impor tabung oksigen menyusul kebutuhan yang tinggi untuk pasien Covid-19. Ketimbang impor, ia menyarankan agar pemerintah menggenjot produksi oksigen dalam negeri.
Mulyanto berujar, pemerintah bisa mengalokasikan lebih banyak kebutuhan oksigen untuk medis melalui produksi dalam negeri, ketimbang harus membuka keran impor. Ia khawatir dibukanya opsi impor hanya akan memunculkan dan membuat senang para mafia.
"Untuk memenuhi kebutuhan tabung oksigen di berbagai rumah sakit, pemerintah sebaiknya mengoptimalkan produksi dalam negeri. Pemerintah jangan terburu-buru membuka opsi impor, sebab penanggulangan Covid-19 sebaiknya disinergikan dengan upaya menggerakan sektor industri dan ekonomi masyarakat," kata Mulyanyo dalam keterangannya, Selasa (6/7/2021).
Ia mengingatkan bahwa kebijakan impor bukan suatu hal yang haram. Namun keputusannya harus benar-benar diwaspadai dan hanya dilakukan jika keadaan mendedak atau darurat.
Baca Juga: Kapolda Jateng: Kita Tindak Tegas Oknum yang Timbun Peralatan Medis hingga Oksigen
Terpenting saat ini, kata dia, ialah memprioritaskan produksi oksigen untuk medis. Tidak kalah penting diperhatikan juga ialah terkait pengawasan, mulai dari produksi sampai jaringan distribusi. Pengawasan penting dikakukan guna mencegah terjadinya penimbunan tabung oksigen yang mengakibatkan kelangkaan.
"Jangan sampai ada pihak yang tidak bertanggung-jawab, yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ini sangat kita khawatirkan. Dan ini bukanlah sesuatu hal yang mustahil terjadi," kata Mulyanto.
Impor Tabung Oksigen
![Sejumlah warga mengantre untuk mengisi ulang tabung oksigen di salah satu depot pengisian oksigen di kawasan Manggarai, Jakarta, Senin (28/6/2021). [Suara.com/Angga Budhiyanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/06/28/19015-antre-isi-ulang-tabung-oksigen.jpg)
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berencana melakukan impor tabung oksigen untuk memenuhi kebutuhan pasokan oksigen di ruang-ruang darurat tambahan di runah sakit.
Rencana impor tabung oksigen itu, kata Budi sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Perindustrian.
Baca Juga: Ungkap RS Muhammadiyah Tak Bisa Beli Oksigen, Ma'mun Murod: Negara Tak Mau Bayar Utang
Sebelumnya Budi mengatakan pihaknya melihat ada sedikit isu menyoal distribusi oksigen yang tadinya dikirim menggunakan truk besar langsung dimasukan ke tangki besar liquid untuk didistribusikan ke jaringan oksigen, namun sekarang harus dilakukan dengan tabung.
"Sehingga kita juga dengan menteri perindustrian sudah berkoordinasi untuk impor tabung yang 6 meter kubik dan 1 meter kubik untuk memenuhi ruang-ruang darurat tambahan yang ada di rumah sakit," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Senin (5/7/2021).
Dari sisi distribusi, Budi sebelumnya juga menyadari bahwa produksi oksigen di Jawa Tengah paling sedikit. Terbanyak ada di Jawa Barat dan Jawa Timur. Sehingga perlu ada distribusi oksigen ke daerah tersebut.
"Banyaknya ada di Jawa Barat, Jawa Timur. Jadi kita harus ada logistik yang disalurkan ke sana," kata Budi.
Produksi Oksigen untuk Medis
Diketahui, Menkes Budi mengatakan pihaknya sudah mendapatkan komitmen dengan Kementerian Perindustrian untuk penambahan alokasi produksi oksigen untuk medis.
Penambahan itu sebanyak 90 persen dari totak produksi oksigen dalam negeri.
"Kami sudah mendapatkan komitmen dari Kemenperin dan sudah koordinasi dengan Kemenperin agar konversi dari industri ke medis diberikan sampai 90 persen. Jadi sekitar 575.000 ton oksigen produksi dalam negeri akan dialokasikan untuk medis," kata Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Senin (5/7/2021).
Sebelumnya Budi mengungkapkan bahwa kapasitas produksi oksigen nasional ada sebanyak 866 ribu ton per tahun, tetapi semua pabrik utilisasinya hanya 75 persen. Sehingga kata dia oksigen riil yang diproduksi setiap tahun adalah 640 ribu ton.
"Dari itu, 75 persen dipakai untuk oksigen industri seperti industri baja, nikel, smelter, kemudian juga koper smelter, itu 458 ribu. Yang medis hanya 25 persen, 181 ribu ton per tahun," ujar Budi.
