Anies: Pengajuan STRP Secara Kolektif untuk Hindari Gangguan Sistem
Skema pengajuan STRP untuk syarat keluar dan masuk Jakarta akan dilakukan kolektif agar tak terjadi gangguan pada sistem.
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan skema permohonan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) untuk syarat keluar dan masuk Jakarta bagi pekerja berubah dari perorangan menjadi kolektif diajukan oleh perusahaan guna menghindari gangguan sistem.
"Langkah yang kita lakukan adalah mulai sekarang hanya mengizinkan perusahaan yang mendaftarkan, tidak individu," kata Anies dalam Rapat Forkopimda DKI Jakarta bersama Kemenko Marinvest di Jakarta, Senin malam (5/7/2021).
Pembuatan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) sebagai syarat keluar-masuk Jakarta selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 5-20 Juli 2021 sempat mengalami gangguan sistem pada laman Jakevo.
Mulai saat ini, kata Anies, pihak perusahaan menyampaikan permohonan secara kolektif dengan mencantumkan nama pekerja yang akan masuk bekerja untuk kemudian diproses oleh tim dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mendapatkan STRP yang maksimal akan rampung lima jam setelah data diverifikasi dan dinyatakan lengkap.
Baca Juga: Makna Gaun Pernikahan Mutiara Baswedan Rancangan Didit Hediprasetyo, Prabowo Spill Tak Dibayar
"Nanti yang registrasi bukan pribadi, tapi perusahaan tempat kerja memasukan daftar pegawainya di situ nanti proses verifikasi, dengan begitu bisa kerja dengan efisien," ucap Anies.
Namun demikian, syarat STRP tersebut dikecualikan bagi pekerja kementerian, lembaga, dan instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah (TNI/Polri, Bank Indonesia, OJK dan lain-lain), namun hanya menunjukkan bukti tanda kepegawaian.
"Jadi memang ASN tidak perlu mengurus tanda registrasi ini, namun hanya memerlukan membawa bukti tanda kepegawaian. Cukup itu tanpa harus registrasi. Karena memang pemerintahan bisa kegiatan sebagai bagian yang dikecualikan," ujar Anies.
Terkait gangguan yang terjadi, Anies mengakui sempat terkendala sistemik pada aplikasi Jakevo sehingga pekerja tidak bisa mengakses pada pagi hingga petang hari akibat jumlah pemohon yang melonjak hingga 17 juta dari kapasitas 1 juta.
"Ini karena kapasitas untuk menampung aplikasi 1 juta pendaftar bersamaan. hari ini yang masuk 17 juta, itu artinya banyak orang yang sesungguhnya bukan sektor esensial dan kritikal ikut daftar. Karenanya kami imbau, hanya sektor esensial dan kritikal yang perlu dan bisa ajukan registrasi," ungkap mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan itu.
Baca Juga: Film Jumbo Dipuji Anies Baswedan, Benih Lahirnya Studio Ghibli Tanah Air
Pemprov DKI Jakarta mewajibkan penggunaan STRP ini mulai 5 hingga 20 Juli 2021 sebagai "tiket" keluar masuk Jakarta selain syarat lainnya yang ditentukan.
