Infografis
Suara.com - Pemerintah terus memantau pergerakan atau mobilitas masyarakat dari dan ke daerah Pulau Jawa - Bali selama pelaksaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat, 3 Juli sampai 20 Juli 2021.
Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan, pemantauan itu dilakukan dengan menggunakan indikator Facebook Mobility, Google Traffic, dan Night Light NASA.
"Kami menggunakan Facebook Mobility, Google Traffic dan Night Light dari NASA. Tiga indikator tersebut dibuat indeks komposit gabungan untuk menggambarkan mobilitas masyarakat secara umum," ujar Jodi.
Berdasarkan analisis historis, persentase maksimal mobilitas penduduk adalah 30 persen untuk efektif menurunkan jumlah kasus penyebaran covid-19.
Baca Juga: Derita Pekerja Mal di Kota Tasikmalaya saat PPKM Darurat, Dirumahkan Tapi Tak Dapat Upah
Tapi, kata Jodi, karena varian covid-19 yang kekinian berkembang adalah Delta, pemerintah harus menekan laju pergerakan masyarakat hingga 50 persen.
"Dengan adanya covid-19 varian Delta, estimasi kami, butuh penurunan mobilitas penduduk hingga 50 persen. Kita semua harus mendukung PPKM Darurat agar mencapai indikator tersebut," kata dia.
Namun, kata Jodi, pada tataran praktik, pergerakan masyakarat hingga hari keempat PPKM Darurat terbilang masih tinggi.
Mobilitas penduduk yang tergolong tinggi itu terutama di Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.
Koordinator PPKM Darurat, kata Jodi, hari ini pun melakukan rapat dengan para kepala daerah dan aparat terkait untuk mengevaluasi PPKM Darurat di tiga provinsi tersebut.
Baca Juga: Meski PPKM Darurat, Aurelya Ratamchia Dewanda Semangat Rilis Lagu
Karena itu, ia meminta agar kepala daerah segera melakukan evaluasi untuk mengurangi mobilitas selama masa PPKM Darurat.
"Data indeks tersebut nantinya akan diberikan pada masing-masing wilayah untuk segera dilakukan evaluasi dan intervensi, karena ditemukan masih banyak sekali pergerakan masyarakat di 3 Provinsi tersebut," ucap Jodi.
Lebih lanjut, Jodi menambahkan bahwa data indeks mobilitas tersebut nantinya segera digabungkan ke laman daring Kementerian Kesehatan.
