Infografis
Suara.com - Direktur Reserse Kriminal Umum (Dir Reskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat menegaskan karaoke dan spa di Jakarta dilarang beroperasi selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Mereka yang masih nekat beroperasi akan diberi sanksi pidana.
Tubagus mengatakan selama masa PPKM Darurat hanya pelaku usaha di sektor esensial dan kritikal yang diperkenankan beroperasi. Mereka juga diwajibkan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
"Tidak boleh buka itu spa. Spa kritikal dari mana? Karaoke nggak boleh, apalagi pijat. Mana ada pijat jaga jarak. Nggak ada, pasti menyalahi ketentuan itu," kata Tubagus di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (5/7/2021).
Selama masa PPKM Darurat, kata Tubagus, pihaknya akan rutin melakukan patroli. Tempat-tempat karaoke dan spa nakal yang masih beroperasi akan dikenakan sanki pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
"Saya terapkan Pasal 14 Undang-Undang Wabah Penyakit terhadap yang bersangkutan karena sudah menghalangi upaya penanggulangan wabah penyakit," katanya.
Menurut Tubagus, tindakan tegas itu diambil agar kebijakan PPKM Darurat berjalan efektif. Harapannya, dapat menekan angka penyebaran Covid-19.
"Penegakan hukum untuk menjamin kalau itu sudah berjalan dengan tertib bagus, supaya penanggulangan bisa berjalan efektif," kata dia.
PPKM Darurat
Pemerintah pusat tengah menerapkan kebijakan PPKM Darurat sejak 3 sampai 20 Juli 2021 di Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan tersebut diambil menyusul terjadinya lonjakan kasus Covid-19.
Baca Juga: Viral Lima Muda Mudi Tolak Penutupan Masjid Saat PPKM Darurat: Kami Siap Perang
Berdasarkan salinan yang dibuat Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang tertulis "Intervensi Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 " terdapat sejumlah aturan pengetatan aktivitas. Berikut rinciannya;
