Soal Penanganan Covid-19, Faisal Basri Minta Pemerintah Belajar dari Tsunami Aceh

Senin, 05 Juli 2021 | 16:12 WIB
Soal Penanganan Covid-19, Faisal Basri Minta Pemerintah Belajar dari Tsunami Aceh
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri. (Suara.com/Achmad Fauzi)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ekonom senior Faisal Basri memberikan kritikan kepada pemerintah terkait penanganan covid-19 di Indonesia.

Faisal Basri memberikan kritikan agar pemerintah dapat belajar dari penanganan bencana tsunami di Aceh.

Hal tersebut ia ungkapkan melalui akun Twitter pribadinya @FaisalBasri, Senin (5/7/2021).

"Belajarlah dari sejarah penanganan tsunami Aceh," ujarnya, dikutip Suara.com.

Baca Juga: Kasus Covid-19 Meroket, Seluruh Armada Bus Sekolah DKI Dikerahkan untuk Evakuasi Warga

Menurut Faisal, penanganan tsunami Aceh memiliki komandan yang jelas dan pembantu inti.

Dirinya juga mengatakan penanganan tsunami Aceh tak ada kasus korupsi.

"Komandannya jelas dan purnawaktu, juga para pembantu inti. Penangannya satu pintu. Ada rencana aksi yang jelas, tak gonta-ganti. Tak dengar ada kasus korupsi," ungkapnya.

Lebih lanjut, Faisal menjelaskan bahwa penanganan tsunami Aceh memiliki hasil yang membanggakan.

"Dipuji masyarakat internasional. Hasilnya membanggakan," jelasnya.

Baca Juga: Putar Balik karena Dijaga Aparat hingga Panser TNI, Lenteng Agung Sore Ini Sepi Kendaraan

Dirinya menyinggung soal peran pemerintah, partai, masyarakat dan organisasi lainnya.

Cuitan Faisal Basri. (Twitter/FaisalBasri)
Cuitan Faisal Basri. (Twitter/FaisalBasri)

"Pemerintah, partai, masyarakat, LSM, organisasi keagamaan, dan uluran tangan dari luar negeri saling bahu-membahu, berbagi peran dengan sangat efektif," lanjutnya.

Selanjutnya, Faisal Basri menyebut presiden dan para menteri pada saat itu percaya penuh pada komandan peran dan memberikan otoritas penuh.

"Segala rintangan diselesaikan dengan cepat. Tak perlu rakor, ratas, dan sejensnya. Presiden dan para menteri percaya penuh pada komandan perang dan memberikan otoritas penuh," pungkasnya.

Seperti diketahui, saat ini kasus positif covid-19 di Indonesia kembali melonjak.

Banyak rumah sakit yang kehabisan oksigen. Hingga akhirnya, pemerintah memberlakukan PPKM Darurat.

PPKM Darurat ini diberlakukan untuk wilayah Jawa-Bali mulai dari 3 Juli hingga 20 Juli 2021.

Tujuan diberlakukannya PPKM Darurat ini agar menekan kasus positif covid-19 di Indonesia.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI