Infografis
Suara.com - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya akan memberikan sanksi pidana terhadap sektor perkantoran non-esensial dan non-kritikal di Jakarta yang masih mempekerjakan karyawannya secara tatap muka atau work form office (WFO).
Sanksi pidana diberikan lantaran hal itu melanggar aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat Jawa - Bali.
Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat menjelaskan, berdasar aturan PPKM Darurat, sektor perkantoran non-esensial dan non-kritikal 100 persen wajib berkerja dari rumah atau WFH.
Jika tidak, maka hal itu masuk dalam kategori tindak pidana menghalang-halangi penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
"Ini akan kita lakukan patroli dan cek apakah dipatuhi atau tidak. Kalau tidak saya terapkan Pasal 14 Undang-Undang Wabah Penyakit terhadap yang bersangkutan karena sudah menghalangi upaya penanggulangan wabah penyakit," katanya di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (5/7/2021).
Dia menyampaikan penindakan serupa juga akan dilakukan kepada pelaku usaha non-esensial dan non-kritikal. Sejauh ini, kata dia, sudah ada lima usaha seperti spa hingga kafe yang diberi sanksi pidana lantaran melanggar PPKM Darurat.
"Penegakan hukum untuk menjamin kalau itu sudah berjalan dengan tertib bagus, supaya penanggulangan bisa berjalan efektif," katanya.
PPKM Darurat
Pemerintah pusat tengah menerapkan kebijakan PPKM Darurat sejak 3 sampai 20 Juli 2021 di Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan tersebut diambil menyusul terjadinya lonjakan kasus Covid-19.
Baca Juga: Meski WFH 100 Persen, Perkantoran dan Kementerian di Jakarta Pusat Hari Ini Tetap Buka
Berdasarkan salinan yang dibuat Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang tertulis 'Intervensi Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19' terdapat sejumlah aturan pengetatan aktivitas. Berikut rinciannya;
